Mahfud Bantah Intervensi KPU, Justru Ingatkan agar Tak Main-main

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahufd MD membantah tudingan bahwa pemerintah mengintervensi penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud mengakui bahwa ia sempat menghubungi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bernad Dermawan Sutrisno agar KPU tidak main-main, bukan untuk mengintervensi KPU.

"Pemerintah enggak boleh ikit campur, itu hoaks juga berita katanya ada campur tangan Istana. Saya justru menegur," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: KPU Banting Setir Tata Ulang Dapil, Sudah Siapkan Kajian Malah Manut DPR

Mahfud menuturkan, ia mendapat banyak laporan bahwa KPU tidak memberi perlakuan adil kepada partai-partai politik dalam penetapan peserta pemilu.

Oleh karena itu, ia memutuskan menghubungi Bernard pada 10 November 2022 agar KPU tidak main-main dalam menetapkan peserta pemilu.

"Jangan main-main, lho. Semua partai, kalau yang satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain," kata Mahfud menirukan ucapannya kepada Bernad.

Baca juga: Mahfud: KPU yang Bodoh Kalau Mau Diintervensi

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menegaskan bahwa justru KPU yang bodoh bila mau diintervensi karena KPU-lah yang berwenang menetapkan peserta pemilu.

"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi, kan sudah undang-undang mengatakan dia independen. Kok ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," ujar Mahfud.

Sebelumnya, gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempresentasikan temuan soal dugaan intervensi Istana dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2024 saat rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (11/1/2023).

Temuan itu berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antar-anggota KPU di sebuah provinsi, yang mengungkit soal dugaan upaya membuat data keanggotaan Partai Gelora memenuhi syarat (MS) di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Percakapan itu menyebut nama beberapa anggota KPU RI, di antaranya Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Sekjen KPU RI Bernad Sutrisno, dan beberapa institusi negara.

Berikut isi percakapannya:

"Barusan Pak Idham tlp saya, setelah bicara dg pak Idham diover ke pak Agus Melas yg isinya:

- Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, pak Agus, pak Drajat dan pak Sekjen. Sambil berkomunikasi dg pak HA yg ada di Padang.

- Sesaat lagi Sekien akan perintahkan Sek Prov X agar berkomunikasi dg Admin Sipol beberapa Kab/kota untuk MS khan Gelora

- Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana lewat mendagri, menkopolhukam, dil

- Pak Agus juga mengatakan sudah hub pak X karena ini pekerjaan teknis, maka saya dihubungi oleh pak idam dan pak agus, minta kita amankan"