Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antiklimaks Pengumuman Capres PDI-P pada HUT Ke-50

Kompas.com - 11/01/2023, 09:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Selasa (10/1/2023) berakhir tanpa kejutan soal pengumuman calon presiden (capres).

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang diberikan amanat Kongres PDI-P untuk mengumumkan capres, belum mengumumkan capres yang dipilihnya.

Satu pekan ke belakang, insan politik bahkan publik sudah menduga kuat Megawati akan memberikan kejutan deklarasi capres PDI-P.

Namun, perayaan HUT ke-50 kemarin seolah menjadi antiklimaks pengumuman capres PDI-P.

Megawati tak deklarasikan capres

Dalam pidato politiknya di HUT ke-50 PDI-P, Megawati Soekarnoputri memastikan tidak mengumumkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, saat ini.

Ia awalnya justru keheranan karena banyaknya media mau meliput acara HUT ke-50 PDI-P lantaran disebut-sebut bakal mengumumkan capres PDI-P.

"Yang daftar 150 (media) dalam luar negeri. Kenapa ya, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu tunggu kalau orang main taruhan sudah masang, yang mau diumumkan Ibu, siapa?" kata Megawati, Selasa.

Baca juga: Kode-kode Megawati di HUT PDI-P, Dukungan untuk Puan dan Sindiran ke Jokowi?

Presiden kelima RI itu menekankan bahwa penetapan capres yang diusung PDI-P adalah kewenangannya selaku ketua umum partai, sesuai hasil kongres PDI-P pada 2019.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa soal pencapresan adalah urusannya.

"Sekarang nungguin, enggak ada, ini urusan gue," kata Megawati.

Tak jebloskan kader

Megawati mengatakan, meski tak mengumumkan capres saat ini, pilihannya itu tidak akan membuat rugi para kader.

Ia juga meyakinkan para kader PDI-P bahwa pertimbangannya itu sudah tepat dan tidak salah.

"Urusan calonnya itu adalah hak ketua umum. Pokok'e, enggak mungkin Ibu jebloskan kalian ke sumur," ujar Megawati.

Baca juga: Membaca Kode Megawati soal Jangan Remehkan Calon Perempuan dari PDI-P...

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengaku heran ada pihak yang pernah bertanya soal kriteria pemimpin masa depan yang diharapkannya.

Sebab, menurut Megawati, kriteria itu bisa dilihat dari dirinya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com