Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Ketika HUT Ke-50 PDI-P Masih Berbuah Ambiguitas Politik

Kompas.com - 11/01/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEHARI sebelum Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beredar isu bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlogo banteng moncong putih tersebut akan sekaligus mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Setali tiga uang dengan itu, ekspektasi banyak pihak, terutama media, juga mengalir dalam alur yang sama.

Kejelasan tentang keberanian PDI-P untuk keluar dari ambiguitas politik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo selama ini memang sangatlah ditunggu-tunggu.

Tapi ternyata, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Megawati Soekarnoputri nampaknya masih asyik dengan narasi-narasi besar yang justru semakin memperlihatkan bahwa PDI-P masih belum mampu menemukan satu pilihan yang tepat untuk ditawarkan kepada publik nasional.

Tentu tak ada masalah bagi PDI-P dan Megawati Soekarnoputri dengan keputusan untuk tetap memainkan strategi "ambiguitas" semacam itu. Karena secara politik, keputusan sepenting itu memang menjadi hak prerogatif seorang ketua umum.

Megawati Soekarnoputri berhak mengumumkan atau tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Bahkan berhak sepenuhnya memilih Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo, jika memang itu adalah keinginan Megawati Soekarnoputri.

Masalahnya, Megawati Soekarnoputri belum berani menggunakan hak prerogatifnya. Walhasil, HUT ke-50 PDI-P alih-alih memberikan kepastian politik untuk PDI-P dan untuk jagat politik nasional, justru malah menambah ketidakpastian.

Bagi PDI-P, posisi "status quo" politik pasca-HUT ke-50 akan membuat partai mengalami pelemahan fokus pada pemilihan mendatang.

Visi misi memenangkan partai tanpa diikuti siapa calon yang akan dimenangkan akan membuat perjuangan menjadi hambar dan kurang energik.

Apalagi, secara politik relasi calon pemimpin yang diusung dengan partai yang mengusung sangatlah erat.

Calon yang diusung bisa menjadi penentu raihan suara partai, begitu juga sebaliknya. Jadi kepastian tentang siapa calon yang akan diusung dan diperjuangkan PDI-P juga akan berpengaruh kepada performa elektoral PDI-P di pemilihan mendatang.

Dan nampaknya Megawati Soekarnoputri belum berani untuk berlabuh lebih jauh, bukan karena faktor internal partai, tapi menurut saya, karena Megawati Soekarnoputri lebih memilih untuk memberi bonus waktu kepada Puan Maharani sekira setahun lagi, bahkan lebih. Sebut saja sampai batas akhir penetapan calon presiden.

Dari pidatonya pada HUT ke-50 PDI-P sangat jelas tergambar bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan sosok calon presiden perempuan.

Berbalutkan narasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disisipi dengan contoh-contoh pemimpin perempuan di masa lalu, Megawati Soekarnoputri terus mencoba meyakinkan para hadirin yang hadir pada khususnya dan publik nasional pada umumnya bahwa sudah waktunya Indonesia kembali dipimpin perempuan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com