JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/1/2023).
Gazalba Saleh melayangkan gugatan praperadilan lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang bergulir di MA.
Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, putusan terhadap hakim nonaktif MA itu bakal dibacakan oleh hakim tunggal Haryadi.
"Betul, Selasa putusan praperadilan atas nama Gazalba Saleh," kata Djuyamto, Senin (9/1/2023) malam.
Baca juga: Diputus Besok, KPK Optimis Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak PN Jaksel
Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, putusan terhadap praperadilan Gazalba Saleh akan digelar di ruang 03 pada pukul 09.00 WIB.
Terkait persidangan ini, Gazalba Saleh yang diwakili kuasa hukumnya dan tergugat dalam hal ini KPK telah menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang tengah diperiksa.
Dalam perjalanan sidang ini, kubu Gazalba Saleh telah menyampaikan dalil gugatan yang pada pokoknya menilai komisi antirasuah itu telah melakukan pelanggaran prosedur dengan menetapkan Hakim Agung MA sebagai tersangka.
Kubu Gazalba Saleh juga telah memberikan sebanyak tujuh bukti surat dan menghadirkan ahli pidana dari Universitas Trisakti untuk mendukung gugatan tersebut.
Sementara itu, KPK telah menyampaikan jawaban atas dalil gugatan kubu Gazalba Saleh yang pada intinya menegaskan bahwa penanganan perkara kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung nonaktif itu telah sesuai aturan yang berlaku.
Baca juga: Pengacara Nilai Penetapan Tersangka Gazalba Saleh Cacat Hukum
Lembaga antikorupsi itu juga membawa 111 bukti dan tiga orang ahli dari Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mendukung dan memperkuat jawaban atas gugatan yang dilayangkan kubu Gazalba Saleh.
Dalam gugatannya, Kubu Gazalba Saleh mempermasalahkan alat bukti yang dimiliki KPK sehingga bisa menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Sprindik) KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 01 November 2022.
Menurut kubu Gazalba Saleh, penetapan tersangka yang dilakukan komisi antirasuah itu tidak didasari oleh adanya surat penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melainkan hanya melalui sprindik.
Adapun penahanan terhadap Hakim Agung nonaktif itu dilakukan tepat 10 hari setelah KPK mengumumkan Gazalba sebagai tersangka pada 28 November 2022.
Dalam kasus ini, Gazalba Saleh dan bawahannya disebut dijanjikan uang Rp 2,2 miliar. Suap itu diberikan melalui PNS Kepaniteraan MA bernama Desi Yustria.
Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan Debitur Intidana, Heryanto Tanaka. Ia didampingi dua pengacaranya, yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno.