Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU: Menyapa Saja Sekarang Harus Hati-hati

Kompas.com - 05/01/2023, 15:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari berkelakar bahwa saat ini, ia harus sangat berhati-hati atas setiap pernyataan yang dikeluarkan. Sebab, KPU sudah beberapa kali diterpa isu karena pernyataan.

Hal ini disampaikan Hasyim ketika memimpin rapat koordinasi dengan jajaran KPU daerah terkait penataan daerah pemilihan (dapil), Kamis (5/1/2023).

Awalnya, Hasyim menanyakan kabar para peserta rapat, apakah sehat atau tidak.

Baca juga: KPU Siap Sampaikan Kajian soal Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup di Sidang MK

"Kita ini kalau mau menyapa saja sekarang harus hati-hati, saya bertanya sehat semua? Nanti khawatir kayak Mas Idham, nanti kalau sakit harus dibawa ke mana?" seloroh Hasyim di kantor KPU RI, Kamis.

Idham sebelumnya dilaporkan seorang anggota KPU daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kelakar.

Dalam Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia akhir 2022 lalu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu meminta jajaran KPU daerah supaya tegak lurus arahan pimpinan.

Baca juga: Ketua KPU Diadukan 2 Advokat ke DKPP terkait Pernyataan soal Sistem Proporsional Terbuka

Dia mengakhiri pidatonya dengan gurauan, bahwa yang tak tegak lurus arahan, akan "dimasukkan ke rumah sakit".

"Ampun.. aduh.. kita ini harus hati-hati banget pilihan kata itu. Sekedar bertanya saja dikira mengintimidasi," ujar Hasyim.

"Ketuanya dituduh mengintimi, Ketua Divisi Teknis-nya mengintimidasi, sekjennya eksekusi intimidasi. Kata dasarnya intim," lanjutnya disambut tawa hadirin.

Hasyim pun sebelumnya diadukan ke DKPP juga atas tuduhan pelecehan seksual terhadap Hasnaeni, Ketua Umum Partai Republik Satu sekaligus tersangka kasus korupsi PT Waskita Beton Precast.

Ia juga diadukan ke DKPP oleh dua orang advokat hanya karena mengomentari adanya kemungkinan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, sebab ada gugatan di Mahkamah Konstitusi atas sistem proporsional terbuka.

"Pilihan warna baju juga gitu, kalau bajunya begini nanti dikira mendukung proporsional tertutup, kalau bajunya begitu, dikira mendukung proporsional terbuka, itu repot loh," seloroh Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com