Johnny G Plate Minta Kandidat Pemilu Tak Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Johnny G Plate meminta kandidat pemilihan umum (Pemilu) 2024, baik legislatif maupun eksekutif, tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks, serta ujaran kebencian.

Dia juga mengimbau hal serupa kepada masyarakat umum agar tidak memperkeruh suasana pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024.

"Yang pasti bahwa siapa pun, masyarakat maupun peserta pemilu, kontestan, mempunyai tugas memastikan jangan menyebarkan hoaks, disinformasi dan hate speech di ruang publik," ujar Johnny saat konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: 1.321 Konten Hoaks Politik Ditutup Kementerian Kominfo

Kemenkominfo, kata dia, akan melakukan pemantauan khusus kepada masyarakat luas terkait informasi bohong dan ujaran kebencian.

Sedangkan untuk kandidat Pemilu, kata Johnny, akan diawasi oleh institusi khusus penyelenggara Pemilu.

"Apabila (kandidat Pemilu) ada pelanggaran, maka sudah ada institusi yang menangani. baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP dengan fungsi dan tugasnya masing-masing," imbuh dia.

Di sisi lain, Sekjen Partai Nasdem ini juga mengajak masyarakat menjalankan pemilu yang damai dan baik.

"Mari kita jaga dengan baik agar tetap ya kedepankan kultur dan etika politik yang baik, menghormati para pemimpin kita, mengamati para calon pemimpin kita," tutur Johnny.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Belum Tahu, Kenali 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Johnny G Plate mengatakan, pihaknya telah menutup 1.321 konten hoaks politik hingga 4 Januari 2023.

"Hingga 4 Januari 2023, informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan atau penanganan konten hoaks politik sebanyak 1.321," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Johnny mengatakan, Kemenkominfo siap memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyukseskan Pemilu 2024.

Ia menyebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU untuk melakukan pertukaran data dalam mendukung kerja-kerja KPU.

"Nota kesepahaman serupa juga tengah dijajaki oleh Kementerian Kominfo bersama Bawaslu di mana nota kesepahaman tersebut sedang dalam proses finalisasi," ucap Johnny.