Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator, Elektabilitas Anies-AHY Disalip Ganjar-Erick

Kompas.com - 04/01/2023, 16:32 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengalami penurunan.

Hasil itu nampak dari simulasi tiga bakal pasangan calon (paslon) capres-cawapres survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung 1-6 Desember 2022.

Saat ini, Anies-AHY memperoleh tingkat elektoral 30,4 persen. Padahal, dalam survei yang sama November 2022, tingkat elektabilitasnya ada di angka 35,4 persen.

Baca juga: Anies-Andika, Anies-AHY, atau Anies-Aher, Mana Paling Cocok?

Sebaliknya, paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Erick Thohir justru mengalami peningkatan elektabilitas sebanyak 4,6 persen.

Kali ini, keduanya memperoleh tingkat elektoral 38,6 persen. Sementara itu, pada survei November lalu, tingkat elektabilitasnya adalah 34 persen.

Kemudian, paslon capres-cawapres Prabowo Subianto dan Puan Maharani memiliki elektabilitas 19,8 persen, atau meningkat 0,5 persen dibandingkan hasil survei November 2022.

Dengan skema 3 paslon tersebut, elektabilitas Ganjar-Etho menempati posisi pertama, disusul Anies-AHY diperingkat kedua, dan Prabowo-Puan menempati urutan ketiga.

Baca juga: Diusulkan jadi Cawapres Ganjar, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dikumpulkan dari seluruh provinsi Tanah Air melalui wawancara tatap muka langsung.

Sampel ditarik menggunakan metode multistage random sampling. Dengan metode ini survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com