Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heboh Bantuan Baznas untuk Kader PDI-P, Wapres: Yang Penting Berhak

Kompas.com - 04/01/2023, 16:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak dipolitisasi karena menurutnya semua orang berhak mendapat bantuan asal memenuhi syarat.

Hal ini ia sampaikan merespons kegaduhan publik mengenai bantuan Baznas yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperbaiki rumah kader PDI-P.

"Yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan Baznas, apa pun partainya, itu saya kira tidak ada masalah. Karena itu, sebaiknya memang tidak dipartaisasi atau dipolitisasi," kata Ma'ruf di Cianjur, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Ini Penjelasan Ganjar soal Rehab Rumah Kader PDI-P Pakai Dana Baznas

Ma'ruf yakin, Baznas mempunyai aturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi mustahik atau menerima uang zakat, baik itu dalam bentuk barang konsumsi atau rehabilitasi rumah.

Ia menyebutkan, penyaluran dana zakat melalui koordinasi dengan kepala daerah setempat juga merupakan hal yang lazim dilakukan.

Ma'ruf pun berpandangan, di setiap partai pasti ada orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga tidak perlu dikaitkan ke partai-partai tertentu.

"Kalau nanti misalnya yang memperoleh (bantuan) itu pasti itu ada terkait dengan afiliasi kepartaian itu pasti ada. Kalau enggak partai ini, partai ini, partai ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, bantuan rehabilitasi rumah kader PDI-P yang diserahkan Ganjar menuai perhatian karena dananya berasal dari Baznas.

Ganjar mengatakan, program rehabilitasi rumah kader PDI-P dari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun, saat di lokasi pemberian bantuan, dia baru mengatahui jika ada Baznas. 

Baca juga: Wapres Ajak Baznas Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Menurut Ganjar, sebelumnya Baznas telah mengecek bahwa pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan.

Dia mengatakan, Baznas berniat membantu dengan nominal Rp 20 juta. Dia pun akhirnya menerima bantuan Baznas meski sebenarnya dana tersebut belum cukup.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (31/12), dikutip dari TribunJateng.com.

Ganjar mengaku tidak keberatan jika bantuan dari Baznas ditarik kembali karena banyaknya pihak yang tak setuju.

Apalagi, dana dari Baznas memang belum dicarikan karena program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023.

"Ya ditarik saja tidak apa-apa. Toh uangnya belum diberikan juga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com