Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Tak Boleh Ada Larangan Ibadah bila Sudah Penuhi Aturan

Kompas.com - 27/12/2022, 16:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, tidak boleh ada upaya melarang orang untuk beribadah maupun membangun rumah ibadah bila sudah memenuhi syarat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons adanya larangan merayakan Natal oleh sekelompok orang di Bogor, Jawa Barat, serta sikap Pemerintah Kabupaten Lebak yang meminta warga Kecamatan Maja untuk mearayakan Natal di Rangkasbitung, Banten.

"Ya itu kan sudah ada aturannya ya, pembangunan rumah ibadah sudah ada aturannya, dan kalau aturannya sudah ada, sudah bisa dipenuhi, kan tidak boleh ada larangan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Moeldoko Sayangkan Ada Warga Melarang Rayakan Natal di Bogor

Sementara itu, Ma'ruf menekankan, jika ada rumah ibadah yang belum memenuhi syarat untuk didirikan, maka umat agama tersebut dapat beribadah ke tempat-tempat ibadah terdekat.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menegaskan, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk agama-agama tertntu.

"Itu bukan hanya untuk gereja, untuk masjid juga sama, juga harus seperti itu. Jadi itu aturan kan untuk semua agama, semua tempat ibadah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf melanjutkan, syarat pembangunan rumah ibadah merupakan hasil kesepakatan antar tokoh-tokoh agama demi mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

"Aturan itu sebenarnya menetapkan kesepakatan dari majelis-majelis agama, jadi itu saya kira untuk semua agama, bukan hanya Kristen, untuk Hindu, untuk Islam sama saja, seperti itu di semua daerah," ujar dia.

Baca juga: Bupati Lebak Sarankan Ibadah Natal di Rangkasbitung, Begini Penjelasan Camat Maja

Diberitakan sebelumnya, sebuah video tentang warga yang diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri, Kampung Batu Gede, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial, Senin (26/12/2022).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @lovers_polri, terlihat sejumlah warga ramai-ramai berkumpul di pinggir jalan.

"Warga Cilebut kab Bogor, warga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Viralkan biar Negara ini melihat dan bertindak tegas agar tidak terus terulang dan bangsa ini tidak terpecah belah gara2 oknum pengasong anti toleransi," tulis akun Instagram tersebut.

Kapolsek Sukaraja Kompol Darmawan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di rumah, Kampung Batu Gede, Desa Cilebut, Bogor, pada Minggu (25/12/2022).

Ia mengeklaim, tidak ada pelarangan ibadah sebagaimana dalam video yang viral di media sosial, tetapi ia membenarkan bahwa ada aksi dari warga untuk tidak ibadah di dalam rumah karena sudah menyalahi prosedur.

"Sebenarnya sudah melakukan kesepakatan beberapa bulan lalu. Kita adakan pertemuan mediasi di kecamatan antara ketua MUI, Kapolsek Danramil dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk tidak diadakan kegiatan (ibadah) di situ. Karena kan sebenarnya itu rumah. Bukan gereja," ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Soal Perayaan Natal di Maja, Bupati Lebak: Tidak Ada Larangan, Boleh Asalkan di Gereja yang Berizin

Darmawan mengatakan, warga Batu Gede hanya meminta agar beribadah di tempat semestinya yakni di gereja. Alasan warga menolak itu karena bukan rumah ibadah.

"Rumah biasa untuk tempat ibadah, mana bisa begitu. Menyalahi prosedur.Kan, mereka ini ada cabangnya. Ada di Paledang, Kota Bogor. Ngapain di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Selain itu, peristiwa larangan beribadah lainnya terjadi du Lebak. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta umat Nasrani di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkasbitung.

Iti juga mengimbau umat Nasrani tidak menggelar ibadah bangunan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ibadah karena sudah menjadi kesepakatan bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

"Kesepakatan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya. Ruko, tempat permukiman, kami mohon maaf enggak diizinkan, sesuai dengan hasil musyawarah FKUB," kata Iti, Rabu (14/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com