Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Kinerja SBY dan Jokowi Dibandingkan Pakai Data, Bukan Survei

Kompas.com - 24/12/2022, 13:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menyatakan, kinerja Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya dibandingkan lewat data, bukan survei.

Hal ini ia sampaikan merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan 47,5 persen responden menganggap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi lebih baik dibandingkan SBY.

"Mengukur keberhasilan kinerja pemerintah bukan apa kata orang (via survei), tapi apa kata data. Pakai fakta, bukan persepsi," kata Renanda dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 47,5 Persen Responden Anggap Pemerintahan Jokowi Lebih Baik Dibandingkan SBY

Renanda menuturkan, pengukuran kinerja ekonomi berdasarkan persepsi publik akan bersifat subjektif, padahal kinerja ekonomi mesti diukur dengan indikator yang jelas.

Indikator tersebut antara lain angka pertumbuhan ekonomi, angka dan rasio pengangguran, tingkat inflasi, neraca pembayaran, kekuatan fiskal, serta cadangan devisa.

Sementara, menurut Renanda, penilaian berdasarkan persepsi itu tidak punya indikator yang terukur.

"Jangan mendagangkan persepsi untuk memuja-muji pemerintah demi tujuan dan kepentingan politik. Lalu, kapan kita mau edukasi rakyat, kalau terus-terusan giring opini dan jejali rakyat dengan data-data yang absurd karena basisnya persepsi?" kata Renanda.

Baca juga: PKS Sebut Salim Segaf dan SBY Sepakat Perangi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Ia melanjutkan, survei yang membandingkan kinerja 8 tahun pemerintahan Jokowi dengan 10 tahun pemerintahan SBY juga berpotensi bias karena pencapaian Jokowi pada 2023 dan 2024 juga harus diukur.

Renanda pun menegaskan, upaya membanding-bandingkan kinerja SBY dan Jokowi tidak berefek pada perbaikan nasib rakyat.

"Lebih baik pemerintah ataupun lembaga survei jika memang punya budget berlebih, yang ditanya itu apa kebijakan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat? Bantuan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat?" kata dia.

Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan Presiden SBY.

"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Charta Politika: Ganjar Kuasai Daerah Jokowi, Anies Mulai Makan Wilayah Prabowo

Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik.

Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau apple to apple karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir.

Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi.

Sementara, ekonomi pada masa pemerintahan SBY tergoncang akibat berakhirnya commodity booming yang ketiak itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita mengguncang setelah booming commodity-nya selesai," ujar Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com