Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar 31,7 Persen, Puan 1,5 Persen

Kompas.com - 22/12/2022, 18:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Charta Politika Indonesia mendapati elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar berada di tingkat pertama dengan elektabilitas 31,7 persen. Sementara Puan Maharani jauh berada di bawah dengan perolehan 1,5 persen.

"Mas Ganjar dengan tingkat elektabilitas 31,7 persen. Puan Maharani 1,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/12/2022).

Yunarto mengatakan, hasil tersebut berdasarkan pilihan responden terhadap 10 nama capres yang disediakan oleh Charta Politika.

Di antaranya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sandiaga Uno, Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.

Baca juga: Survei Poltracking Indonesia: Ganjar Unggul pada Simulasi 20 hingga 3 Nama Capres

Kemudian, Yunarto mengungkapkan tingkat pengenalan dan kesukaan tokoh Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Dari hasil survei, Ganjar dikenali oleh 80 persen responden. Dari total 80 persen itu, 94 persen responden suka dengan Ganjar

Sementara Puan dikenali oleh 84 persen responden. Kemudian, yang suka dengan Puan mencapai 73 persennya.

Survei Charta Politika sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 8-16 Desember 2022.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid berjumlah 1.220 orang. Dengan margin of error diperkirakan 2,82 persen.

Berikut elektabilitas capres per Desember 2022 versi Charta Politika:

  1. Ganjar Pranowo: 31,7 persen
  2. Anies Baswedan: 23,9 persen
  3. Prabowo Subianto: 23 persen
  4. Ridwan Kamil: 5,8 persen
  5. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 2,3 persen
  6. Sandiaga Uno: 2 persen
  7. Puan Maharani: 1,5 persen
  8. Khofifah Indar Parawansa: 1,2 persen
  9. Erick Thohir: 1,1 persen
  10. Airlangga Hartarto: 0,7 persen

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar Capres Paling Disukai Rakyat, Puan Maharani Terendah

Darah biru Puan hambat maju capres

Kemudian, Yunarto mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani dinilai menghadapi situasi tidak mudah apabila ingin maju sebagai capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, status sebagai anak Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu faktor yang membuat elektabilitas Puan stagnan karena publik tidak menyukai sosok "berdarah biru" seperti Puan.

"Ada kecenderungan 'darah biru' ini bukan lagi aset tapi liabilities, ada protes keras, ada kritik keras dari masyarakat, mereka inginnya yang bottom up, kira-kira seperti itu," kata Yunarto.

Yunarto menilai, meski menjadi bagian dinasti politik, rekam jejak politik Puan memang sudah teruji karena pernah menjadi anggota DPR, ketua fraksi, menteri, hingga menjadi Ketua DPR.

Namun, menurut Yunarto, kini ada situasi di tengah masyarakat yang didominasi anak muda yang menolak calon-calon berstatus "darah biru".

"Apakah itu harus disalahkan? Ya enggak bisa, malah harus ditunjukkan dengan cara yang lebih effort lebih ya buat para darah biru ini, saya tidak tahu tidak fair buat mereka," ujar Yunarto.

Baca juga: Charta Politika: Elektabilitas Ganjar, Anies, Prabowo Masih di Tiga Teratas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com