Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Pelarangan Ekspor Mencakup Semua Bauksit Mentah, Termasuk yang Dicuci

Kompas.com - 21/12/2022, 15:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelarangan ekspor bauksit mencakup semua bauksit mentah, termasuk yang yang dicuci.

"Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini bauksit bisa dicuci, kemudian diekspor. Sekarang yang terjadi pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia dan itu mulai Juni 2023," ujar Airlangga di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

Airlangga menuturkan, selain Indonesia masih ada sejumlah negara yang bisa menyuplai bauksit. Sehingga, pelarangan ekspor yang diterapkan Indonesia tidak akan mengganggu rantai pasok bauksit dunia.

Baca juga: Usai Larang Ekspor Bijih Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Airlangga melanjutkan, saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di Indonesia. Adapun fasilitas pemurnian itu mampu menghasilkan alumina hingga 4,3 juta ton.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," ungkap Airlangga.

Sementara itu, dia mengatakan, Indonesia masih memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, sehingga bisa bertahan sampai 90-100 tahun mendatang.

"Kemudian terkait dengan produknya tentu sesudah dari bauksit dia akan masuk ke alumina. Dari alumina akan masuk ke aluminium, atau pemurnian aluminium, dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat," tambah Airlangga.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Larang Ekspor Biji Bauksit Mulai Juni 2023

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, industrialisasi bauksit di dalam negeri nantinya bisa meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 41 triliun.

Saat ini, pendapatan negara dari ekspor bauksit tercatat sebesar Rp 21 triliun.

Adapun industrialisasi bauksit di dalam negeri ini menyusul keputusan pemerintah menghentikan ekspor bauksit mulai Juni 2023.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Keputusan penghentian itu diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Desember.

"Mulai juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com