Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Elektabilitas Nasdem, PPP, PAN Anjlok di Bawah 4 Persen, Kalah dari Perindo

Kompas.com - 19/12/2022, 11:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anjlok di bawah 4 persen berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 3-11 Desember lalu.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani memaparkan, perolehan suara Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, sementara PAN 1,9 persen. Diketahui, ketiganya lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu. Namun, elektabilitas ketiganya kini berada di bawah Perindo yang notabene partai non-parlemen.

"Perindo 4,6 persen, Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, PAN 1,9 persen. Dan partai-partai lain elektabilitas di bawah 1 persen. Ini saya kira menarik ya," ujar Deni seperti dilihat di akun YouTube SMRC, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking, Elektabilitas Prabowo di Jateng Stagnan pada Peringkat Dua

Ia menyebut, perolehan elektabilitas Perindo kali ini cukup menonjol. Sebab, partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu berhasil meraih elektabilitas di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di sisi lain, perolehan elektabilitas Nasdem yang di bawah 4 persen juga cukup menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sebelumnya SMRC mencatat Nasdem masih di atas 4 persen. 

"Temuan survei kita pada Desember ini menunjukkan ada sejumlah partai parlemen yang elektabilitasnya masih di bawah 4 persen sebagai batas psikologis untuk cukup aman melaju ke parlemen," kata Deni.

Meski demikian, ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah nantinya Nasdem lolos ke parlemen atau tidak. Sebab, masih ada 20,9 persen responden yang belum menentukan pilihan politiknya.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Erick Thohir sebagai Cawapres Unggul di Jateng, AHY di DKI-Banten

"Dan itu pasti akan ada distribusi bagi partai-partai yang ada. Sehingga bagaimana pun, setiap partai kalau kita proyeksi ke depan dari data, masih cukup banyak yang belum menentukan pilihan. Itu setiap partai masih punya peluang untuk bisa menaikkan dukungan," imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah responden yang disasar pada survei dengan metode wawancara tatap muka ini sebanyak 1.029 orang. 

Adapun margin of error survei diperkirakan lebih kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com