Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Pemerintah Tindak Tegas "Buzzer" Penyebar Hoaks dan Narasi Kebencian

Kompas.com - 19/12/2022, 09:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menindak tegas para buzzer yang kerap menyebar informasi bohong atau hoaks dan narasi kebencian di media sosial.

"PAN mendorong pemerintah untuk bertindak tegas terhadap buzzer-buzzer yang menyebarkan hoaks dan narasi kebencian pada kelompok, figur atau kalangan tertentu dan berpotensi merusak persatuan kebangsaan," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam acara refleksi akhir tahun di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2022).

Upaya polarisasi yang berujung perpecahan yang mungkin saja dilakukan buzzer harus dicegah. Para stakeholders pemilu harus berkomitmen untuk menghadirkan pemilu yang adil dan mengedepankan adu ide dan gagasan, serta tidak saling menjatuhkan.

Baca juga: PAN Optimistis Kursinya Bertambah di 2024, Meski Elektabilitasnya Rendah di Berbagai Survei

"Tindakan terhadap buzzer yang menyebarkan narasi kebencian ini harus dilakukan secara tegas dan konsisten apapun kubu dan afiliasi politiknya," tutur Eddy.

PAN sendiri kata Eddy, tidak akan menangkal buzzer dengan buzzer dalam menangani isu-isu yang beredar menjelang pesta demokrasi. Menurutnya, menanggapi satu isu menggunakan buzzer justru tidak akan ada akhirnya.

Eddy menyampaikan, PAN memberikan pendidikan media sosial kepada para kader, utamanya kepada para caleg yang akan maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

Baca juga: Sekjen PAN: Kami Tak Akan Menangkal Buzzer dengan Buzzer...

Ia menambahkan, partainya akan mengedepankan pertarungan gagasan, alih-alih menggunakan politik identitas.

"Kita akan mengedepankan gagasan, diskursus dan narasi yang kita keluarkan itu kita melarang caleg-caleg untuk mengeluarkan narasi-narasi yang tendensius yang sifatnya kemudian akan mengadu domba satu dengan yang lain," ungkap Eddy.

Tak hanya itu, di bidang politik, PAN meminta pemerintah perlu menindak tegas menghadapi kelompok separatis dan teroris di Papua.

Menurut Eddy, persoalan di Papua jangan sampai dibiarkan melebar untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Suplai logistik senjata pada kelompok tersebut pun harus diputus.

"Tindakan tegas terhadap teroris KKB di Papua akan memberikan pesan bahwa upaya-upaya untuk melakukan disintegrasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sehingga kemunculan kelompok-kelompok seperti ini di wilayah NKRI lainnya bisa dicegah," jelas Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com