Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PAN: Kami Tak Akan Menangkal Buzzer dengan Buzzer...

Kompas.com - 18/12/2022, 22:14 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, partainya tidak akan menangkal buzzer dengan buzzer dalam menangani isu-isu yang beredar menjelang pesta demokrasi.

Menurutnya, menanggapi satu isu menggunakan buzzer justru tidak akan ada akhirnya.

"Kami tidak akan menangkal buzzer dengan buzzer lagi, itu tidak akan ada akhirnya. Itu akan sahut menyahut saja justru pembahasannya di luar konteks," kata Eddy saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Minta Pilpres 2024 Tak Diwarnai Perpecahan, Gerindra: Buzzer Jangan Jelekkan Orang Lain

Eddy menyampaikan, PAN memberikan pendidikan media sosial kepada para kader, utamanya kepada para caleg yang akan maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

Alih-alih menggunakan politik identitas, partainya akan mengedepankan pertarungan gagasan.

"Kami akan mengedepankan gagasan, diskursus dan narasi yang kita keluarkan itu kita melarang caleg-caleg untuk mengeluarkan narasi-narasi yang tendensius yang sifatnya kemudian akan mengadu domba satu dengan yang lain," ucap Eddy.

Dia menyebut, pertarungan dari sisi gagasan, ide, dan konsep akan memberikan pelajaran bukan hanya untuk internal partai, namun juga untuk masyarakat.

"Jadi di tahun politik, karena itu kewajiban kita sebagai insan politik kita berikan pembelajaran yang lebih baik kepada masyarakat yang hari ini merasa bahwa kita harus melihat sebuah tontonan politik yang menyejukkan," tutur Eddy.

Baca juga: Anggota Bawaslu: Jadilah Buzzer yang Baik

Lebih lanjut Eddy menyampaikan, politik identitas justru memunculkan kegaduhan seperti di Pemilu tahun 2019.

Menurutnya, kegaduhan yang muncul saat pemilu membuat masyarakat pemilih menjadi korban.

Saat politik mulai gaduh, masyarakat akan melihat elite parpol tidak punya waktu untuk mengurus warga.

"Jangan sampai kita di tahun politik mulai gaduh. Yang jadi korban itu masyarakat yang selama ini kemudian melihat tontonannya. Kalau tokoh-tokoh kita di sana gaduh terus, kapan mereka punya waktu ngurus kita," sebutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com