Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang-undang

KOMPAS.com - Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual bahkan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan.

Atas dasar inilah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menangani dan mengatasi kekerasan seksual.

Salah satu di antaranya adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang kekerasan seksual, yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Lalu, apa saja jenis kekerasan seksual menurut undang-undang ini?

Baca juga: Hukum Memaksakan Perkawinan

Jenis-jenis pelecehan seksual menurut UU TPKS

Menurut UU TPKS, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

• Pelecehan seksual nonfisik;
• Pelecehan seksual fisik;
• Pemaksaan kontrasepsi;
• Pemaksaan sterilisasi;
• Pemaksaan perkawinan;
• Penyiksaan seksual;
• Eksploitasi seksual;
• Perbudakan seksual; dan
• Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, UU TPKS juga menyebutkan macam-macam tindak pidana kekerasan seksual yang lain, yaitu:

• Perkosaan;
• Perbuatan cabul;
• Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
• Perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak korban;
• Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
• Pemaksaan pelacuran;
• Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
• Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
• Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
• Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual ini memiliki ancaman pidananya masing-masing.

Pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan akan dijerat dengan UU TPKS.

Baca juga: Hukum Memaksakan Korban Perkosaan Menikah dengan Pelaku

Referensi:

• UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual