Sulitnya Hidup di Negara Para Beking

BARU-baru ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa keterlibatan oknum aparat menjadi “backing” praktik ilegal merupakan hal yang sudah lama terjadi.

Hampir setiap urusan di republik ini selalu menyisahkan kisah tentang oknum bekingan. Di balik layar, oknum bekingan merupakan sosok superior dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Luasnya jaringan membantu para oknum bekingan memuluskan praktik ilegal di negara yang merdeka tahun 1945.

Seperti kata Mahfud MD, praktik bekingan sudah sejak lama hidup dan kekuatan mereka sangat kuat dalam memengaruhi berbagai kebijakan, bahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Praktik bekingan ini dimainkan dari ibu kota sampai ke daerah-daerah otonom. Jejaringnya sangat kuat, bisa melalui partai, organisasi, aparat, bahkan keluarga.

Meskipun tahu, pemerintah sulit menghapus jejaring bekingan. Sebab bisa saja dalam sudut pandang tertentu, pemerintah menggunakan para beking untuk memuluskan program Nasional.

Tidak ada perbedaan moral ketika pemerintah juga ngotot untuk merealisasikan program kerjanya.

Kalau diskusi dan dialog sudah buntu dengan masyarakat akar rumput, bisa saja para bekingan dimainkan sebagai kartu pamungkas untuk menyelesaikan masalah.

Memang tidak selalu bisa menebak pergerakan dan permainan para bekingan. Tetapi satu hal yang cukup masuk akal, yaitu setiap program pembangunan pasti menyisahkan resistensi dan cerita penindasan.

Terkadang rakyat menjadi bulan-bulanan dari kongkalikong antara negara dan para beking. Rakyat hanyalah penonton ketika transaksi ekploitasi dimainkan di meja pemangku kepentingan (stakeholders).

Tentu saja kita tahu bahwa negara memiliki berbagai sumber untuk melakukan intervensi. Bisa dengan menggunakan tokoh lokal, dana, bahkan aparat untuk menjalankan program pembangunan dan target-target kerja pemerintah.

Banyak kasus proses pembangunan di level lokal yang berakibat pada hilangnya nyawa warga negara. Ini memang perkara rumit, di satu sisi pemerintah ingin menyejahterakan masyarakat melalui proses pembangunan, tetapi di sisi lain selalu ada penolakan yang berakibat pada saling senggol antara pemerintah dan rakyat.

Pemerintah bisa menggunakan bekingan untuk memuluskan program pembangunan. Namun rakyat juga bisa menggunakan bekingan untuk menolak program pembangunan.

Apa pun itu, bekingan adalah sumber potensial untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit di republik ini.

Aparat main beking-bekingan

Kasus tambang ilegal Ismail Bolong sebenarnya mengindikasikan bahwa oknum aparat memainkan perang beking-bekingan.