Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua KPK Minta Penyuluh Antikorupsi BP Jamsostek Tularkan Nilai Antikorupsi ke Perusahaan

Kompas.com - 15/12/2022, 10:54 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak para penyuluh antikorupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menularkan nilai-nilai antikorupsi ke internal dan ke eksternal badan.

Sebab, kata Alexander, BP Jamsostek memiliki ribuan mitra perusahaan, sehingga penyuluh antikorupsi di BP Jamsostek bisa menularkan nilai-nilai antikorupsi ke perusahaan-perusahaan korporasi.

“Daftarkanlah karyawan-karyawan yang ada di perusahaan sesuai dengan apa adanya. Kewajiban karyawan harus dipenuhi karena itu hak karyawan. Ketika karyawan nanti kehilangan pekerjaan, di non job atau apa pun kejadiannya, BP Jamsostek dapat menutup hak-hak karyawan tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam puncak perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang ditandai dengan BP Jamsostek mengukuhkan perwakilan karyawannya sebagai Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API), Rabu (14/12/2022).

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo berharap, karyawan yang telah dikukuhkan dapat menularkan virus integritas dan mampu mendorong karyawan di sekitarnya terus amanah dalam melakukan seluruh tanggung jawab yang diembannya.

Baca juga: BP Jamsostek untuk Pekerja Informal, Untung Banyak Hanya dengan Bayar Rp 36.800 Per Bulan

“Sekali lagi, sebagai Institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mengelola uang pekerja, tentu kami akan memastikan dan menjaga sumber daya manusia (SDM) atau insan BP Jamsostek memiliki nilai integritas yang tinggi,” katanya dalam siaran pers.

Anggoro menegaskan, menularkan virus integritas tidak hanya kepada pribadi dan karyawan, tapi dapat kepada pihak eksternal.

“Dengan begitu, nantinya semua elemen akan bersama-sama pulih dan juga bersatu melawan korupsi,” tuturnya.

Untuk diketahui, Hakordia tahun 2022 ini mengambil tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Melalui tema ini, KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi.

Memberantas korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat di negeri ini tanpa terkecuali.

Baca juga: Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Lebih lanjut, Anggoro Eko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya sebagai sebuah institusi untuk terus menjunjung tinggi nilai integritas dan juga tindakan pencegahan korupsi.

“Semoga tidak hanya di dalam tapi juga bisa menjadi pembangun antikorupsi di luar dan kami mendukung terus. Karena selama ini kami juga selalu mendorong karyawan untuk menggunakan Whistle Blowing System (WBS) jika ada indikasi fraud,” sebutnya.

Anggoro menegaskan, pihaknya memiliki semangat 4 Fights, yaitu fight bribery, fight gratification, fight fraud, dan fight luxuries hospitality.

Sebelum melakukan pengukuhan PAKSI dan API BP Jamsostek, ada pula rangkaian kegiatan lain, antara lain webinar legal for non legal, Expo Hakordia, Apel Akbar PAKSI dan API, serta penandatangan forum dan PAKSI dan API.

Khusus untuk Expo Hakordia yang digelar di Hotel Bidakara pada 9-11 Desember 2022, booth BP Jamsostek terpilih sebagai pemenang stand terfavorit.

Baca juga: Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Saat ini, BP Jamsostek memiliki 110 karyawan PAKSI dan 55 orang API. Semua anggota PAKSI dan API masuk dalam Forum Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Anti Korupsi BP Jamsostek (Fraksi Jeki).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com