Wapres Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Kedepankan Nilai HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong pemulihan ekonomi nasional agar tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, Ma'ruf Amin juga menekankan supaya pemulihan ekonomi nasional tetap bertanggung jawab dari segi hukum maupun sosial.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara bertajuk "Pemahuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju" yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jakarta, Senin (12/12/2022).

"Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Soal Pemenuhan HAM, Wapres: Kita Tegakkan Kesetaraan Tanpa Terkecuali

Ia kemudian menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang berjuang untuk pulih dan bangkit dari krisis supaya menjadi bangsa yang lebih kuat.

Sejalan dengan itu, ia mengatakan, pemulihan ekonomi nasional menuntut lingkungan yang kondusif agar upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyampaikan perihal visi Indonesia terkait pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia sebagai pusatnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Kemudian, Ma'ruf Amin menegaskan, pembangunan infrastruktur harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata.

"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas," ujarnya.

Ma'ruf Amin menambahkan, pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sejumlah hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.

"Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku