Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Kompas.com - 09/12/2022, 16:04 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Zulfikar Hamonangan mengkritik masalah tumpang tindih program kerja (proker) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan kementerian atau lembaga lainnya.

Dengan potensi nikel yang besar, kata dia, Kemenperin sepatutnya memberikan perhatian pada peningkatan tenaga keahlian melalui pelatihan SDM dalam mengelola nikel.

Zulfikar menyarankan agar Kemenperin fokus terhadap sektor produksi industri baterai daripada menargetkan industri dirgantara yang hanya bisa memproduksi dua pesawat per tahun.

“Kita seolah-olah seperti PMDK. PMDK itu pelatihan melulu dikuasai kagak. Untuk apa PT Dirgantara (Indonesia) mempekerjakan banyak orang di sana, lalu tidak ada hasilnya untuk negara. Mending kita buat mainan helikopter untuk remote-remote control anak, jelas itu laku dijual di pasaran, sehingga ada hasilnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa ekspor nikel harus diberikan batasan dan aturan.

Hal tersebut lantaran nikel sangat dibutuhkan di dalam negeri untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik.

“Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan supaya kekayaan sumber daya alam nikel bisa memberikan dampak positif untuk negara dan menumbuhkan perekonomian nasional,” imbuh Zulfikar.

Baca juga: UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan Kemenperin agar tidak membuat program yang terkesan megah.

Pasalnya, menghidupkan dunia industri nantinya akan mengakomodasi banyak tenaga kerja dan membutuhkan anggaran tidak sedikit.

“Kita kadang-kadang membuat konsep yang wah, padahal jadi weh. Nanti ganti menterinya, lain lagi konsep menterinya yang baru. Lain menteri lain konsep, tidak ada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III tersebut.

Baca juga: Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Zulfikar mencontohkan konsep industri nikel Kemenperin dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mayoritas memiliki investor dari China.

Dengan adanya China sebagai investor sekaligus penguasa harga pasar, kata dia, Kemenperin harus memiliki target untuk mengeksekusi produksi baterai.

“China menguasai harga pasar, kalau kita tidak cepat bicara produksi baterai, dan Kemenperin tidak punya visi itu, ini percuma,” ucap Zulfikar.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com