Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Aparat Sigap dan Waspadai Aksi Terorisme

Kompas.com - 07/12/2022, 17:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aparat kepolisian agar sigap dan mewaspadai potensi terjadinya aksi terorisme seusai bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Rabu (7/12/2022) pagi tadi.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, serangan bom bunuh diri itu menunjukkan bahwa jejaring terorisme yang mengatasnamakan agama terus bergerak dan menyasar aparat keamanan.

"Kepada aparat hukum dan pihak keamanan hendaknya bersigap dan waspada. Dengan kejadian seperti ini, maka jelas bahwa bibit-bibit, jejaring-jejaring terorisme yang mengatasnamakan agama itu bukan saja masih ada, tetapi terus bergerak," kata Masduki kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Perketat Penjagaan Usai Bom Astanaanyar, Polisi Tanya Keperluan Tiap Pengunjung Mapolres Tangerang Kota

Oleh karena itu, Masduki menegaskan, pendekatan dari sisi hulu dan hilir dalam mengatasi terorisme harus dilakukan.

Pendekatan hilir adalah dengan mengantisipasi dari segi kemanan sedangkan pendekatan hulu dilakukan dengan mengedukasi masyarakat bahwa aksi terorisme menyalahi ajaran agama.

Masduki melanjutkan, bom bunuh diri ini juga menunjukkan bahwa terorisme itu benar-benar ada, bukan diada-adakan.

"Ini saya kira satu soal yang perlu diselesaikan secara komprehensif dengan berbagai latar belakangnya, gimana caranya saya bisa kita amputasi habis setelah selesai," ujar Masduki.

Baca juga: Wapres Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar

Masduki menyebutkan, Ma'ruf pun mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri pagi tadi karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Ia menuturkan, aksi bom bunuh diri ini sangat disesalkan karena seringkali peristiwa yang mengatasnamakan agama justru jauh dari pemahaman agama itu sendiri.

"Wapres mengutuk keras ya terhadap peristiwa bom bunuh diri itu ya karena ini jelas-jelas mencederai nilai-nilai kemanusiaan, mencederai agama itu sendiri. Islam (mengharamkan) tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan," kata Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com