Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai "Turun Kelas" jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Kompas.com - 07/12/2022, 16:12 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai tawaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem agar Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi tidak realistis.

Dalam pandangannya, Gerindra malah menurunkan harga politiknya jika menerima pinangan tersebut.

“Tawaran dari Nasdem dan PKS sama saja dengan downgrade atau mendegradasi Gerindra dan Prabowo Subianto,” ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (7/12/2022).

Menurut dia, Gerindra punya daya tawar lebih tinggi ketimbang PKS dan Nasdem.

Pertama, perolehan suara Gerindra dalam Pemilu 2019 lebih besar.

Baca juga: Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Kala itu, Gerindra memeroleh 17,5 juta suara dan menjadi partai politik (parpol) dengan perolehan suara terbanyak ketiga.

Sementara itu, Nasdem berada di urutan keempat dengan memeroleh 12,6 juta suara, dan PKS ada di urutan ketujuh dengan 11,4 juta suara.

Kedua, elektabilitas Prabowo pun tak kalah dengan calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan.

“Alih-alih menerima pinangan Koalisi Perubahan, justru Gerindra akan semakin yakin dengan tekadnya untuk mencapreskan Prabowo,” tuturnya.

Baca juga: PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Ari menganggap tawaran PKS dan Nasdem agar Gerindra mau bekerja sama hanya merupakan lawakan politik.

Pasalnya, tak mungkin kader Gerindra rela jika Prabowo tidak kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Gerindra sudah punya capres dan itu adalah ketua umumnya. Bagi kader dan akar rumput Gerindra, nama Prabowo Subianto tidak tergantikan,” ungkapnya.

Terakhir ia menyampaikan bagi Gerindra bakal lebih realistis untuk bekerja sama dengan sesama parpol koalisi pemerintah atau yang memiliki perolehan suara lebih besar.

“Jika untuk kepentingan nasional dan tidak untuk kepentingan sesaat akan lebih ideal jika Gerindra bergabung dengan blok nasionalis seperti PDI-P, dan Golkar, serta PKB,” pungkasnya.

Diketahui, Juru Bicara PKS M Kholid meminta Gerindra bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Alasannya, sudah waktunya Gerindra balas budi atas dukungan yang diberikan pada PKS untuk Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Kemudian, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie menyatakan terbuka jika Gerindra mau bekerja sama.

Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo tak bisa maju sebagai capres.

Sebab, Koalisi Perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com