Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Kompas.com - 07/12/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

Meski saat ini inflasi daerah terpantau telah menurun, Presiden Jokowi meminta agar lebih dimaksimalkan.

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lalu turun ke 5,7 (persen), lalu turun ke 5,4 (persen)," ujar Jokowi dalam arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," ujar Jokowi.

Sementara itu, terkait peningkatan ekspor, Jokowi meminta jajarannya untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.

Baca juga: Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

Jokowi meminta semua jajarannya tidak jalan sendiri-sendiri saat menjalankan kebijakan.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," katanya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian Covid-19 berjumlah 2.234 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000-an kasus.

Presiden lantas mengapresiasi angka kasus harian di yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.

"Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com