Mendagri Akan Beri "Warning" ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian akan memberikan peringatan atau warning kepada kepala daerah yang belanja daerahnya rendah.

Hal ini ditegaskan Tito usai agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi dan Belanja Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

"Nanti akan kita suratin mereka nanti yang belanjanya rendah sebagai warning," ujar Tito.

Dalam rapat tersebut Tito memaparkan data sejumlah daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang realisasi belanjanya masih rendah.

Baca juga: Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

"Nah kita lihat juga punya data detil provinsi mana saja yang mampu merealiasikan belanjanya. Ada yang sampai 84 persen, 74 persen. Tapi ada juga yang baru 55, 56, 60 persen," ucapnya.

Dari data yang dipaparkan tercatat 5 provinsi dengan realisasi belanja yang paling rendah ada di Papua Barat dengan 55,10 persen, lalu Kepulauan Bangka Belitung dengan 56,61 persen, Maluku Utara dengan 60,77 persen, Papua dengan 62,02 persen, dan Sulawesi Tengah dengan 62,07 persen.

Di tingkat kabupaten, 5 wilayah dengan realisasi belanja yang terendah yakni Kabupaten Sabu Raijua dengan angka 51,60 persen, Kabupaten Mappi dengan 51,72 persen, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan 51,80 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan 52,12 persen, Kabupaten Barito Utara dengan 52,30 persen.

Baca juga: Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Kemudian, 5 wilayah di tingkat kota dengan realisasi belanja rendah yaitu Kota Makassar dengan 50,22 persen, Kota Pematang Siantar dengan 54,85 persen, Kota Pare-pare dengan 56,51 persen, Kota Balikpapan dengan 56,66 persen, dan Kota Kediri dengan 57,46 persen.