Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jalani Fit and Proper Test dengan Komisi I, Yudo Margono Siap Jadi Panglima TNI Gantikan Andika Perkasa

Kompas.com - 02/12/2022, 18:26 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rebulik Indonesia (RI) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Jumat (2/12/2022).

Pada gelaran Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah memproses sejumlah dokumen dari Laksamana Yudo Margono untuk proses verifikasi administrasi sebelum fit and proper test dilangsungkan.

“Tadi pagi sudah dikirimkan berkas dari perwakilan calon panglima. Berkas tersebut di antaranya berupa riwayat hidup tentunya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, laporan kekayaan dan sebagainya. Kemudian ini dilakukan verifikasi satu persatu,” ungkap Meutya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/12/2022). 

Baca juga: Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI Dorong Masyarakat Sumatera Utara Segera Beralih ke TV Digital

Lanjut Meutya, sejumlah aspek menjadi substansi pertanyaan DPR guna mengukur kesiapan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Beberapa pertanyaan tersebut, salah satunya mengenai netralitas dan profesionalisme prajurit TNI, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Diimbau kepada panglima agar prajurit TNI tetap dalam posisi netral, kemudian tidak berpolitik praktis terutama ketika menghadapi acara seperti pemilu, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg),” ujar Meutya.

Kemudian, sebut dia, pertanyaan yang akan dibahas adalah mengenai penyelesaian minimum essential force dan upaya menjaga profesionalisme prajurit.

“Terakhir terkait meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme kinerja prajurit,” katanya.

Usai melakukan fit and proper test, Komisi I DPR RI akan melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi langsung ke kediaman calon Panglima TNI.

Baca juga: Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

“Setelah dilakukan fit and proper test selesai akan direncanakan verifikasi faktual ke kediaman untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk KSAL Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Adapun penunjukkan tersebut tertuang dalam surat Presiden (Surpres) tentang Pergantian Panglima TNI yang telah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin (28/11/2022).

Dalam RPDU tersebut, KSAL yang juga calon tunggal Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Tentunya saya akan meneruskan apa-apa saja kebijakan yang telah dijalankan oleh beliau. Karena segala program-program yang akan dijalankan di tahun 2023 sudah direncanakan di tahun 2022. Jadi, saya tinggal melaksanakan,” ujar Yudo.

Yudo menambahkan, pihaknya mendapatkan beberapa masukan dari Jenderal TNI Andika Perkasa terkait kepimimpinannya sebagai Panglima TNI.

“Sebelum melaksanakan RPUD tadi sudah bertemu dengan Jenderal TNI Andika Perkasa dan tentunya sudah mendapatkan banyak masukan dari beliau (Andika),” ucap Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com