Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Kompas.com - 01/12/2022, 21:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, kedisiplinan di tubuh TNI terus menurun dalam 5 tahun terakhir.

Hal tersebut TB Hasanuddin sampaikan menjelang fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI yang digelar besok, Jumat (2/12/2022).

TB Hasanuddin mengatakan, Yudo mendapat tantangan untuk bisa menaikkan kembali kedisiplinan para prajurit TNI.

"Disiplin dalam lima tahun terakhir itu menurun. Dan ini perlu diupayakan naik dan menjadi prajurit yang benar-benar disiplin," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

TB Hasanuddin mencontohkan, perkelahian yang melibatkan prajurit TNI terus meningkat.

Selain itu, dia juga menyinggung pembunuhan yang dilakukan oleh kolonel TNI. Orang yang dimaksud adalah Kolonel Priyanto yang divonis penjara seumur hidup lantaran membunuh Handi dan Salsabila di Jawa Barat.

"Pembunuhan dilakukan seorang kolonel, itu perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup," ucapnya.

Selanjutnya, TB Hasanuddin membeberkan substansi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh fraksi PDI-P saat fit and proper test Yudo besok.

Baca juga: Usai Fit And Proper Test, Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Setidaknya ada 5 poin yang akan ditanyakan kepada Yudo Margono.

Yang pertama adalah, jika Yudo terpilih sebagai Panglima TNI, bagaimana caranya agar prajurit TNI tetap dalam posisi netral dan tidak berpolitik praktis.

Kedua, perihal tingkat kedisiplinan prajurit TNI yang perlu ditingkatkan.

"Yang ketiga, yaitu meneruskan atau menyelesaikan minimum essential force. Yang keempat, menjaga profesionalisme prajurit melalui upaya-upaya pelatihan dan pendidikan," beber TB Hasanuddin.

Terakhir, kata TB Hasanuddin, bagaimana Yudo bisa memastikan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com