Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Jadwal "Fit and Proper Test" Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Kompas.com - 30/11/2022, 13:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR hingga kini belum bisa memutuskan jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Dasco menjelaskan bahwa alasannya karena pimpinan DPR masih memiliki kesibukan masing-masing.

"Hasil komunikasi dengan para pimpinan mengenai Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (Badan Musyawarah), kemungkinan belum minggu ini (fit and proper test), karena masing-masing pimpinan masih ada kesibukan yang waktunya belum bisa disesuaikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Oleh karena itu, Dasco meminta semua menunggu jadwal resmi fit and proper test tersebut.

Baca juga: KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Ia pun berharap, semua pimpinan DPR bisa saling menyesuaikan jadwal untuk mengadakan Rapim mengenai fit and proper test calon panglima TNI.

"Mudah-mudahan minggu depan (rapim), nanti kita akan tunggu jadwal Ibu Ketua DPR dan pimpinan yang lain untuk bisa saling menyesuaikan jadwal untuk rapat pimpinan," jelasnya.

Ditanya soal spesifik hari menggelar rapim, Dasco mengaku tak mengetahui dengan pasti.

Sebab, menurutnya, hingga kini antarpimpinan DPR masih berkomunikasi menentukan kepastian hari tersebut.

"Harinya kita belum tahu, karena kita masih komunikasi, terutama dengan ibu Ketua ya," ucap Dasco.

Baca juga: Jadwal Fit and Proper Test KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Sebelumnya, Dasco memastikan fit and proper test untuk Laksamana Yudo Margono, tidak akan digelar pekan ini.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena sekarang (kemarin) sudah Selasa. Dan Kamis itu kelihatannya rapat pimpinan sama Badan Musyawarah (Bamus)," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Pasalnya, Dasco mengatakan, Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu.

Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi kuorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas.

Akan tetapi, kata Dasco, para pimpinan DPR belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com