Kepemimpinan Kasual, seperti Apa Urgensinya di Masa Sulit?

GAUL, akrab, kasual, gesit. Bagaimana kita merangkai makna empat kata itu sebagai adonan imajinatif mengenai birokrasi pemerintahan yang gesit?

Pertama, bagaimana kita membayangkan bentuk sikap gaul birokrasi? Kedua, seperti apa sifat akrab yang terjalin antara aparat pemerintah dengan publik?

Ketiga, bagaimana birokrasi tampil dengan gaya pelayanan yang kasual, yakni performa tidak formalistik, cenderung seram, dan kaku? Keempat, karakter gaul, akrab, dan kasual itukah yang memang dibutuhkan untuk menghasilkan kecepatan dalam pelayanan publik?

Masa-masa pandemi Covid-19 dan transisi perilaku ke adaptasi kondisi “normal baru” sejak awal 2020, seperti menyodorkan kenyataan betapa penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang ramah, cepat, akrab, dan kasual, menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Muaranya adalah komitmen sikap pelayanan kepada rakyat.

Karakter demikian maujud dalam pilihan cara untuk mempercepat sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Sejatinya, hal ini tidak harus menunggu suasana krisis seperti keadaan darurat pandemi Covid-19.

Sejumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama memulai pelayanan dengan performa seperti itu.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang paling menonjol merintis dan membangun budaya komunikasi pelayanan publik lewat media sosial sejak Gubernur Ganjar Pranowo memulai periode pertama kepemimpinannya pada 2013.

Elan kegesitan itu tetap dibingkai oleh norma-norma dan aturan, sedangkan kasualisasi dalam wujud keakraban dan kecepatan untuk “hadir” dan “ada” dalam setiap persoalan publik terasa sebagai kebutuhan, baik bagi rakyat maupun aparatus birokrasi sendiri.

Penyikapan Covid-19 menjadi album sikap kepemimpinan. Saat virus corona menghantui kehidupan manusia pada 2020, sedangkan vaksin belum ditemukan, maka langkah-langkah yang maksimal dapat diketengahkan adalah menerapkan aturan, kebijakan, dan transformasi sikap untuk beradaptasi agar penyebaran virus dapat ditekan dan dikendalikan.

Semua unsur masyarakat diajak bersama-sama menghindari kemungkinan keterpaparan dan penyebaran. Ini diwujudkan dengan tema dasar physical distancing dan social distancing, serta menerapkan pola hidup sehat.

Gaya kepemimpinan

Dari pengalaman selama pandemi, ajakan itu secara kultural tidak mudah dilaksanakan. Pemimpin di level pusat, provinsi, kabupaten dan kota membutuhkan ketelatenan. Ketepatan dalam menerapkan aturan, merumuskan kebijakan, menjalankan sosialisasi, memilih gaya pendekatan, dan mengukur keberterimaan di tengah warga perlu diformulasikan dengan benar.

Kepemimpinan dalam pemerintahan tak cukup hanya menerapkan prinsip-prinsip normatif birokrasi, tanpa mengedepankan “seni” memersuasi masyarakat untuk mau terlibat, menjadi bagian aktif dalam transformasi sikap dan pengendalian virus.

Tak terbayangkan, apabila pada masa-masa krisis rakyat tidak memiliki nakhoda yang mampu mengajak dan mendampingi dalam mengarungi adaptasi perubahan kehidupan yang mendisrupsi pola-pola yang telah mapan.

Konsolidasi penanganan pandemi merupakan pekerjaan komprehensif antara pemerintah dan masyarakat. Manajemen birokrasi pemerintahan membutuhkan figur gesit yang mampu menjadi pengendali dalam konsolidasi dari “operation room”, atau apalah namanya.

Lalu, bagaimana dengan keberterimaan publik? Situasi ini terkadang tidak disadari sebagai elemen penting dalam sosialisasi untuk penerapan aturan atau kebijakan. Keefektifan gaya dan langkah-langkah pemimpin diuji dalam situasi ini.

Seorang pemimpin dalam lanskap politik-demokratis seperti sekarang memang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, daerah, dan pemerintahan, tetap membutuhkan prasyarat keberterimaan dalam mengajak rakyat agar mengikuti kebijakan-kebijakannya. Parameter kepengikutan akan terlihat dan terasa pada realitas keberterimaan, baik secara de jure maupun de facto.

Pertama, kemampuan mengeksplorasi ide-ide persuasi adaptasi secara cepat merupakan poin awal. Selanjutnya, bagaimana dia mengajak lingkaran birokrasi untuk menerjemahkan ide-idenya secara struktural.

Kedua, imajinasi untuk bergerak, yakni ke kantung-kantung publik mana saja dia datang untuk melengkapi “kehadiran” melalui langkah-langkah sosialisasi struktural yang dilakukan oleh jajaran birokrasi pemerintahan.

Ketiga, bagaimana dia datang dan mendekat, berkomunikasi, mendengarkan suara rakyat, menyerap aneka masalah yang dirasakan, lalu meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat tentang pentingnya penyesuaian cara hidup dalam masa krisis. Kemudian, hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan secara konsisten pada masa “normal baru”. Selanjutnya, bagaimana merumuskan yang dia lihat dan dengar dari penyerapan aspirasi tersebut.

Keempat, kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun verbal, serta mengekspresikan body language. Nyatanya, tidak semua pemimpin mampu mengemas ucapan, ajakan, dan mengelola gestur bahasa tubuh agar kantung-kantung komunitas di tengah warga masyarakat itu punya kesan baik, mau mendengar, percaya, dan tergerak untuk mengikuti.

Karisma dalam tampilan personal menjadi tambahan “power” dalam proses persuasi itu. Kemampuan komunikasi ini, dalam praksis sekarang, juga berindikator kemauan melayani masyarakat melalui penggunaan aneka peranti media sosial.

Dari wilayah “operation room”, kinerja pengendalian wabah dilakukan dengan mengakomodasi kedatangan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyampaikan gagasan; bertukar pikiran; secara simbolik menerima bantuan (donasi) untuk warga yang terdampak, dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan dipercaya oleh masyarakat untuk mendistribusikan semua bentuk partisipasi simpati, empati, dan rasa sepenanggungan.

Dengan sentuhan dan kemasan public relations yang pas, relasi rakyat dan pemerintah bisa terekspos dalam agenda setting dan framing membangun rasa saling percaya. Muaranya adalah untuk meringankan beban-beban hidup sesama.

Kalau substansi dan proses-proses sosialisasi itu ter-handle hanya oleh birokrasi yang bergerak secara normatif, tentu sulit membayangkan bagaimana menciptakan alur penyelesaian cepat dalam menangani masalah-masalah rakyat dalam masa-masa pandemi virus corona kemarin. Dari gambaran tuntutan efektivitas sosialisasi kebijakan, pendekatan kasual yang akrab menjadi salah satu jawaban.

Di Provinsi Jawa Tengah, penulis mengamati dan mencatat proses-proses “gaul” itu berlangsung dinamis. Dalam praktik, dinamika kepemimpinan manajemen pengendalian Covid-19 didukung, bahkan bertumpu pada efektivitas pemanfaatan berbagai platform media sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lewat representasi Gubernur Ganjar Pranowo, memaksimalkan peranti teknologi informasi itu sebagai bagian dari “senapati” kepemimpinannya.

Menjadi kebutuhan

Sejak periode pertama kepemimpinannya, kasualisasi birokrasi melalui pemanfaatan media sosial bergerak menjadi “kebutuhan”. Kanal aduan publik dibuka untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan layanan publik, dan secara efektif mengakselerasi kinerja berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Saya masih mencatat kesimpulan Andi Yulianto dari Inixindo Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah di Semarang pada 27 Februari 2020. Dalam analisisnya, 25 daerah di Jawa Tengah cukup baik dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sisanya, berkategori sangat baik dalam nge-ti (menggunakan IT).

Tak ragu, dia menyebut Ganjar Pranowo sebagai “Gubernur Teladan Digital” dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa-masa pandemi, secara kasual media sosial makin nyata hadir mendampingi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan urgensi sebagai “senapati” koordinasi serta komunikasi dengan seluruh elemen dan lapisan masyarakat.