Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga STB Dinilai Mahal, Menkominfo: Bukan Kewenangan Kominfo

Kompas.com - 24/11/2022, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku bahwa pihaknya tidak berwenang mengendalikan harga set top box (STB) di pasaran.

Hal itu menanggapi adanya kritikan dari sejumlah anggota Komisi I DPR yang mengaku menerima laporan dari warga akan mahalnya harga STB.

"Operasi pasar, harga dan lain sebagainya bukan kewenangan Kominfo. Oleh karena itu, tentu kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh sampai sana," kata Johnny dalam rapat kerja Komisi I DPR, Rabu (23/11/2022).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjelaskan, pihak yang berwenang mengendalikan harga pasar adalah Kementerian Perdagangan.

Baca juga: STB Kian Diburu Warga, Pedagang: Stok Sedikit, tapi yang Cari Bisa 100 Orang Lebih

Sementara, soal produksi set top box, kewenangannya ada pada Kementerian Perindustrian.

"Kominfo tentu tidak bisa mengendalikan harga dan suplai di pasar, karena harga dan suplai di pasar itu adalah mekanisme pasar tersendiri," ujarnya.

Johnny G Plate kemudian menerangkan kewenangan Kominfo hanya pada penetapan standar STB.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ketika membeli STB.

"Adalah kaitan dengan itu, kami telah menetapkan 46 produsen set top box yang memproduksi 84 tipe set top box yang kami anggap itu dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sampai di situ," kata Johnny.

Baca juga: Banyak Warga Jadi Korban, Polisi Selidiki Penipuan Jual Beli STB di Marketplace

Sebelumnya diberitakan, solusi set top box sebagai alat untuk membantu masyarakat mengakses siaran televisi digital masih mengalami kendala.

Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat untuk mendapatkan set top box.

Salah satu keluhan itu adalah soal harga yang dinilai terlalu mahal.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengaku mendapatkan keluhan soal STB dari warga daerah pemilihannya (dapil) di Sumatera Selatan.

"Waktu itu disampaikan dalam rapat bahwa harganya sekitar Rp 150.000 dan Rp 200.000, tapi sekarang di pasaran sudah sampai Rp 400.000 sampai Rp 500.000," kata Bobby dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo, Rabu.

Politikus Partai Golkar itu lantas bertanya kepada Menkominfo Johnny G Plate terkait pengawasan harga STB maupun regulasinya.

Sebab, dari laporan warga itu justru menjadi pertanyaan tentang regulasi terhadap pengaturan harga akses STB.

Baca juga: Anggota DPR: Kita Dikomplain Pak Menteri, Harga Set Top Box di Pasaran sampai Rp 500.000

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com