Menkominfo Sebut Masih Ada 284 Kabupaten/Kota Belum Terapkan ASO

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa masih ada 284 kabupaten/kota di Indonesia yang belum menerapkan analog switch off (ASO) atau peralihan televisi analog ke digital.

"Masih tersisa 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota yang akan dilakukan, sesuai kesiapan wilayahnya masing-masing," kata Johnny dalam rapat kerja Komisi I DPR, Rabu (23/11/2022).

Johnny menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan pemantauan kepatuhan kepada masing-masing lembaga penyiaran terkait hal ini.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pemerintah Tak Konsisten Soal Kebijakan Analog Switch Off

Sementara itu, hingga kini terdapat 230 kabupaten/kota yang sudah menerapkan ASO.

"Terdiri dari ASO pada 30 April 2022 di 4 wilayah layanan dan 8 kabupaten/kota. ASO 5 pada Oktober dilakukan 14 wilayah layanan 35 kabupaten/kota. ASO Jabodetabek 2 November 1 layanan terdiri 14 kabupaten/kota," jelas Johnny.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjelaskan, ada beberapa wilayah yang akan menerapkan ASO pada tahap selanjutnya. Namun, dia belum dapat memastikan waktu penerapan ASO di wilayah-wilayah tersebut.

"Jawa Barat 1, Kota Bandung dan sekitarnya. Jawa Tengah 1, Kota Semarang dan sekitarnya. DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta dan sekitarnya. Jawa Timur 1, Kota Surabaya dan sekitarnya. Kabupaten Riau 1, Kota Batam dan sekitarnya," ungkap Johnny.

Baca juga: Kominfo Klaim Peralihan Siaran TV Analog ke Digital Beri Banyak Manfaat

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengatakan, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi masif soal kebijakan mematikan siaran televisi analog (analog switch off atau ASO) kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dia mengatakan, jika masih ada pihak yang menyebutkan masyarakat dirugikan atas ASO ini, hal tersebut hanya berdasarkan informasi terbatas saja.

“Bila masih ada pihak yang terus mendorong bahwa masyarakat dirugikan maka tentu hanya atas dasar informasi terbatas dan tidak lengkap serta sangat subyektif," ujar Usman dilansir dari siaran pers di laman resmi Kementerian Kominfo, Senin (7/11/2022).