Cak Imin: Pemilu yang Tidak Baik Akan Lahirkan Pemerintahan yang Tidak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meluncurkan Lembaga Saksi Pemenangan Nasional DPP PKB yang akan mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Muhaimin menyatakan, Pemilu 2024 harus dikawal kareana sistem pemilu yang tidak baik akan melahirkan pemerintahan yang tidak konsiten terhadap sistem.

"Kalau sistem pemilihan yang tidak baik pasti akan melahirkan anak haram pemerintahan yang jadah, pemerintahan yang tidak konsisten terhadap jalannya sistem yang kita bangun," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, pelaksanaan pemilu mesti diawasi oleh seluruh elemen, termasuk partai politik, agar menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Baca juga: PKB Akan Bentuk Komposisi Baru bila Prabowo Duet dengan Ganjar

Ia pun berkaca dari pelaksanaan Pemilu 1999 lalu yang menurutnya paling demokratis karena semua kelompok masyarakat terlibat mengawasi pelaksanaan pemilu.

Oleh karena itu, menurut Cak Imin, lembaga saksi yang dibentuk PKB bukan hanya untuk mengawal suara yang diberikan pemilih ke PKB.

"Apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk kemenangan PKB tetapi untuk sebuah negeri yang demokratis terbuka, adil dan makmur," ujar Cak Imin.

Wakil ketua DPR itu menambahkan, lembaga saksi yang dibentuk PKB akan didirikan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan akan bekerja pada pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Ganjar, Anies, dan Prabowo Cenderung Loyal

"Level TPS ini jadi ujung tombak mengawal agar penghitungan di paling ujung setelah pemungutan suara benar-benar terjaga dan aman, kita menginginkan pemilu tahun 99 terulang dengan baik," kata Cak Imin.

Direktur Eksekutif Lembaga Saksi Pemenangan Nasional DPP PKB Chusnunia Halim menambahkkan, ada lebih dari satu juta orang saksi yang disiapkan PKB untuk mengawal pelaksanaan pemilu.

Ia menyebutkan, para saksi akan dikerahkan di 695.105 TPS serta tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

"Keberadaan begitu banyak TPS tentu penting keberadaan saksi partai untuk mengamankan titipan suara dari seluruh pemilih kepada partai. Satu suara pun sangat berharga tidak boleh ada yang lepas karena itu amanat rakyat," kata Chusnunia.