Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Kalau Imunisasi Tak Capai Target, Kita Tinggal Tunggu Panen KLB

Kompas.com - 19/11/2022, 16:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas suatu penyakit bisa terjadi terus-menerus jika capaian vaksinasi rendah.

Apalagi, saat pandemi Covid-19 atau tepatnya sejak dua tahun terakhir, target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tidak tercapai.

"Ini harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa kalau imunisasi jenis antigen apapun yang tidak mencapai target, apalagi tiga tahun berturut-turut, kita tinggal tunggu waktu panen KLB," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Maxi mengatakan, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir.

Baca juga: Imbas Penghentian Obat Sirup, Emak-emak di Tangerang Tunda Imunisasi Anak karena Khawatir Demam

Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, tetapi menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen.

Maxi tidak memungkiri, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi yang kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

Sementara itu, vaksinasi IPV di tahun 2020 sebesar 37,7 persen. Kemudian, naik tipis di tahun 2021 hingga 66,2 persen. Di tahun-tahun ini pula, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi kurang dari 50 persen.

Selain polio, penetapan status KLB juga sudah terjadi untuk berbagai penyakit sebelumnya, termasuk campak.

"Kita sudah terbukti difteri tahun lalu banyak yang meninggal di Kalbar, jadi tinggal menunggu. KLB campak sudah di mana-mana karena dua tahun ini temuan imunisasi IDL dan imunisasi tambahan itu banyak tidak capai target," ujar Maxi.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Gagal Ginjal Akut Bukan Disebabkan oleh Covid-19, Vaksinasi, dan Imunisasi Rutin

Oleh karena itu, pihaknya terus menggencarkan vaksinasi dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) hingga pemenuhan target IDL.

Maxi juga mengaku rutin berkirim surat ke daerah tiap tiga bulan sekali untuk mengakselerasi vaksinasi.

Proses pengiriman surat ini juga dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tiap tiga bulan sekali kepada bupati/gubernur.

"Itu efektif ternyata, imunisasi perlu digerakkan ke Pemda sehingga kita terhindar dari KLB dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk antigen yang lain, tahun 2022 kita Alhamdulillah baik untuk IDL, itu kita capai target sampai dengan setiap bulan," kata Maxi.

Baca juga: Apa itu Imunisasi Campak Rubella, Manfaat, untuk Usia Berapa, Efeknya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com