KPK Usut Pembahasan Penyertaan Modal dalam Kasus Korupsi Eks Bupati PPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembahasan mengenai penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Sebagaimana diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Politikus Partai Demokrat itu diduga menyalahgunakan wewenang dalam penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di PPU.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pendalaman dilakukan kepada Sekretaris Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Muhajir dan Kepala Bidang BAKD Kabupaten PPU, S Arif Afandi.

Baca juga: Mantan Bupati PPU Abdul Gafur Masud Dijebloskan ke Lapas Balikpapan

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa pembahasan yang dilakukan terkait dengan penyertaan modal APBD Pemda PPU ke Perusda Benuo Taka, termasuk proses pencairannya,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).

Menurut Ali, keduanya diperiksa pada Kamis (17/11/2022), di gedung Merah Putih KPK.

Pada hari yang sama, penyidik juga memanggil Kepala Bapelitbang PPU, Fatmawati. Tetapi, ia absen karena sakit.

Selain dua pejabat BPKAD Kabupaten PPU, penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU pada Rabu (16/11/2022).

Ia diperiksa dalam hari yang sama dengan Sekretaris Bapelitbang PPU, Yunita Liliana. Kepada mereka, penyidik mendalami pelaksanaan sejumlah rapat mengenai penyertaan modal APBD Pemkab PPU ke Perusda Benuo Taka.

Baca juga: Kasus Bupati PPU, Dirjen Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Tak Penuhi Panggilan KPK

Sementara itu, saksi lainnya yang juga dipanggil adalah Wahyudi Nuryadi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PPU. Tetapi, ia tidak hadir.

“Konfirmasi untuk penjadwalan ulang,” ujar Ali Fikri.

Meski telah mengungkapkan penyidikan baru yang menjerat AGM, KPK hingga saat ini belum mengumumkan identitas para tersangka.

Ali Fikri mengatakan, tersangka akan diumumkan saat penyidikan dirasa sudah cukup.

“Pengumuman para pihak sebagai Tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah proses penyidikan ini cukup,” kata Ali, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Usut Dugaan Aliran Dana FIktif Bupati PPU, KPK Periksa Pimpinan Perusahaan Migas

Diketahui, AGM saat ini tengah mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) Klas II A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ia ditahan di Lapas tersebut sejak 20 Oktober lalu. AGM akan menjalani pidana badan selama 5,5 tahun dikurangi masa hukuman yang telah dijalani.

Penahanan ini merupakan eksekusi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri (PN) Samarinda.

Selain pidana badan, PN Samarinda juga mewajibkan membayar pidana denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 5,7 miliar.

Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU. Melalui sejumlah orang kepercayaannya dari beberapa perusahaan dan kontraktor, suap diterima oleh AGM.

Baca juga: KPK Duga Bupati PPU Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyertaan Modal