Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat Kader PDI-P Banyak Dicuri Partai Lain, Anggota DPR ke KPU: Jangan Diloloskan

Kompas.com - 15/11/2022, 15:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Cornelis menceritakan masih adanya kesalahan-kesalahan dalam administrasi keanggotaan partai politik.

Menurutnya, hal ini semestinya penting disoroti penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Cornelis mencontohkan, bagaimana ada sejumlah anggota PDI-P justru masuk dalam keanggotaan partai lain.

"Saya dapat temuan di lapangan, partai partai politik ini kan sedang lagi dilakukan verifikasi. Di lapangan, masa data data yang diberikan itu double? Orang yang PDI Perjuangan, kok masuknya ke partai lain, NIK-nya juga dapat, dari mana itu?" tanya Cornelis dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama penyelenggara Pemilu, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: KPU Harap Perppu Pemilu Terbit Pertengahan November 2022

Menyayangkan hal tersebut, Cornelis berharap ketegasan dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meloloskan partai tersebut.

Namun, Cornelis tidak menyebut partai mana yang dimaksudkannya tersebut.

"Kalau memang partai-partai politik ini seperti ini, sebaiknya jangan diloloskan, repot kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Cornelis menjelaskan bahwa ia tidak tutup mata terhadap kenyataan itu.

Pasalnya, ia menegaskan tetap memantau daerah, meski berada di pusat yaitu DPR.

Baca juga: PDI-P: Tak Ucapkan Selamat Ultah Bukan Berarti Presiden Miskomunikasi dengan Nasdem

Ia bercerita, berdasarkan temuannya, ada pemuka agama yang turut masuk keanggotaan partai politik.

"Jadi tahu, tolong itu, jangan sampai, pastor juga lalu masuk. Kasian kawan-kawan KPU, yang kerja memverifikasi, jauh-jauh masuk ke kampung-kampung sana," kata Cornelis.

Oleh karena itu, Cornelis menyarankan agar KPU dan Bawaslu memverifikasi partai politik di tingkat pusat.

Menurutnya, jika di tingkat pusat, sebuah partai dinyatakan lolos, langsung dipersilakan mengikuti pemilu.

"Enggak usah verifikasi lagi, udah, ikut aja pemilu. Ada atau tidak, pengurus di sana, masa bodoh. Daripada mencuri orang punya anggota. Jangan anggota PDI Perjuangan banyak dicuri, komplain mereka dengan saya. Bagaimana ini pak, katanya," ujar Cornelis.

Baca juga: Kemenangan 5 Parpol dalam Sengketa Verifikasi Administrasi atas KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com