Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sarankan Pakai Teknologi Informasi dan Pos Saat Pemungutan Suara

Kompas.com - 10/11/2022, 20:09 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan, agar pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan pos saat proses pemungutan suara Pemilu 2024.

Anggota Komnas HAM Hairansyah Akhmad menilai, hal ini dapat dipertimbangkan untuk memberi jaminan atas partisipasi publik saat pemilu dilangsungkan.

“Dalam konteks aspek pemilu yang adil dan bebas, kami mendorong pemerintah dan DPR membuat regulasi yang memberi jaminan di mana partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemerintahan terutama untuk memilih dan dipilih itu secara lebih luas menyampaikan pendapat, keyakinan politiknya dan pemanfaatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mekanisme pos dalam proses pemungutan suara,” kata Hairansyah dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Komnas HAM Wanti-wanti Kasus Kematian Penyelenggara Pemilu 2019 Tak Terulang pada Pemilu 2024

Ia mengatakan, rekomendasi itu sebelumnya juga telah disampaikan Komnas HAM mengingat pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, kata dia, Komnas HAM juga mendorong pemerintah dan penyelenggara pilkada di masa pandemi untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Menurut Hairansyah, saat ini status pandemi Covid-19 juga belum dicabut, sehingga usulan itu masih patut untuk dipertimbangkan.

“Nah saat ini misalkan, proses pandemi belum dicabut artinya bahkan, terakhir-terakhir ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kasus aktif yang muncul di Indonesia sehingga ini masih menjadi potensial untuk mengancam proses penyelengaraan pemilu di tengah pandemi nanti,” ucap dia.

Baca juga: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hakim Konstitusi Dilarang Sakit

Lebih lanjut, ia juga menyorot soal kemungkinan adanya faktor cuaca dan bencana alam yang dapat berdampak pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Oleh karenanya, Komnas HAM mendorong agar teknologi informasi betul-betul dimanfaatkan dalam proses penyelenggaran pemilu tahun 2024.

“Jadi dari dua kasus bencana alam dan nonalam ini kami mendorong penggunaan teknologi informasi itu dilakukan secara lebih baik,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com