Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Wanti-wanti Kasus Kematian Penyelenggara Pemilu 2019 Tak Terulang pada Pemilu 2024

Kompas.com - 10/11/2022, 16:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mengingatkan soal kejadian tewasnya ratusan penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu) 2019.

Komnas HAM menilai, kejadian kelam dalam pelaksanaan Pemilu 2019 masih berpotensi terjadi pada Pemilu 2024.

“Sehingga ini menjadi catatan penting supaya di 2024, sakit dan meninggalnya para penyelenggara pemilu ini tidak terjadi kembali, artinya tidak terulang,” kata Anggota Komnas HAM Hairansyah Akhmad dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hakim Konstitusi Dilarang Sakit

Menurutnya, pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilu adalah salah satu aspek penting yang harus dilakukan.

Hairansyah pun kembali menyorot soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana banyak penyelenggara pemilu menjadi korban mulai dari tingkat atas sampai tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Terutama untuk KPPS catatan dari Kemenkes ada 527 orang yang meninggal dunia, kemudian 800 sekian secara keseluruhan di tingkat penyelenggara, kemudian 1000 lebih yang menderita sakit,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 masih digelar dengan undang-undang yang sama dengan pemilu sebelumnya.

Oleh karena itu, Komnas HAM menilai tidak menutup kemungkinan tragedi Pemilu 2019 akan kembali terjadi pada tahun 2024, sehingga hal ini harus diantisipasi agar tidak terulang.

Baca juga: Laporan Kecurangan Pemilu TSM yang Ngarang Tak Akan Diterima MK

Apalagi, tahun 2024 akan digelar dua tahapan pemilu yakni pemilu serentak pemilihan presiden dan legislatif pada bulan Februari dan pemilihan kepala daerah pada bulan November.

“Nah dengan undang-undang yang sama maka beban kerja sebagai indikator adanya kelelahan yang menimbulkan kematian para penyelenggara pemilu saat itu mungkin masih akan terjadi,” tutur Hairansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com