LAN dan JCLAIR Gelar Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar Guna Dukung Akselerasi Publik Berbasis Digital

KOMPAS.com - Salah satu faktor pendorong disrupsi masif yang terjadi saat ini adalah teknologi. Teknologi menjadi kekuatan disrupsi yang mendorong perubahan di segala aspek pemerintahan.

Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan mitigasi yang tepat, sehingga disrupsi tidak menimbulkan stagnasi birokrasi.

Pemerintah juga harus bisa membuat disrupsi yang ada menjadi hal-hal positif yang berguna untuk mempercepat pelayanan publik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo dalam sambutannya pada Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2022.

Baca juga: Akselerasi Pengembangan SDM di Kawasan Timur, LAN Luncurkan Program Magang bagi ASN Papua

Seminar itu mengangkat tema “Birokrasi Metaverse: Transformasi Digital Pelayanan Pemerintah Daerah” diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, LAN Veteran, Rabu (9/11/2022).

Tri mengungkapkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, pihaknya menyadari bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas semakin banyak.

"Sementara itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah semakin terbatas, Kondisi demikian menjadikan teknologi sebagai sebagai peluang dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana," tutur Tri, dikutip dari keterangan persnya, Rabu.

Melalui seminar tersebut, Tri berharap akan ada simbiosis mutualisme antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.

Baca juga: Kepala LAN Dorong ASN Kembangkan Kompetensi Minimal 20 JP Per Tahun

"Pada satu sisi kita dapat belajar dari pengalaman pemerintah Jepang yang memanfaatkan teknologi di sektor pemerintahan. Pada sisi lain, kolega Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki 514 pemerintah daerah yang telah melakukan terobosan perubahan di sektor pelayanan masyarakat," paparnya.

Ia mengungkapkan, seminar tersebut tidak hanya memiliki nilai akademis dan pengetahuan, tetapi juga teknokratis yang berfungsi untuk melakukan perbaikan kebijakan publik pada masa mendatang.

"Selain itu, seminar ini dapat memberi dorongan dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi tematik bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.

"Maka dari itu, seminar ini menjadi penting untuk memberikan kemanfaatan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang untuk saling bertukar pengalaman dalam hal digitalisasi pelayanan publik," jelasnya.

Baca juga: Kolaborasi dengan 2 Pemda, LAN Luncurkan 148 Inovasi di Kabupaten Merauke dan Nias Utara

Sementara itu, Deputy Director, International Affairs Office, Local Administration Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan Tagashira Shinji menerangkan, Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan latar belakang yang cukup jelas, mulai dari populasi hingga otonomi daerah.

"Meski demikian, melalui tukar pengalaman ini, saya yakin dua negara dapat memberikan kebermanfaatan yang besar bagi kedua belah pihak ke depannya," ujarnya.

Ia pun berharap kerja sama Indonesia-Jepang bisa terus berlanjut, utamanya dalam meningkatkan knowledge exchange yang bisa diadopsi guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di dua negara.