Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Nasdem Dilarang Kritik Jokowi, Ahmad Ali: Deklarasikan Anies Capres Bukan Berarti Kita Musuhan

Kompas.com - 09/11/2022, 16:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali melarang seluruh kader Nasdem di Indonesia mengkritik segala kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Ali menekankan, Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024 nanti.

Ali juga mengatakan, mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi calon presiden (capres) bukan berarti Nasdem bermusuhan dengan partai lain yang ada di koalisi pemerintah.

"Mengumumkan Pak Anies jadi capres bukan berarti yang lain bermusuhan dengan kita. Posisi Nasdem hari ini adalah partai koalisi pemerintah yang kita akan berkomitmen sampai dengan tahun 2024," ujar Ali di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres, Jokowi Dinilai Turun Kelas

Ali lantas meminta para kader Nasdem untuk tidak mengkritik segala kebijakan Jokowi.

Menurutnya, langkah tersebut tidak dibenarkan.

"Sehingga seluruh kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia tidak dibenarkan melakukan kritik, akan melakukan yang tidak mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada hari ini," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres

Ali menjelaskan, Nasdem akan tetap menjadi koalisi pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024 lantaran itu merupakan komitmen yang sudah mereka bangun.

Dia menyebut komitmen Nasdem terhadap pemerintah Jokowi tidak akan gugur hanya karena deklarasi Anies jadi Capres 2024.

"Jadi, komitmen kita terhadap pemerintah itu tidak gugur hanya karena kemudian kita telah menetapkan calon presiden di tahun 2024," imbuh Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com