Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Kompas.com - 09/11/2022, 05:54 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta tak banyak ikut campur soal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipicu komentar Jokowi yang dinilai memberikan dukungan pada figur tertentu untuk menjadi calon presiden (capres), misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat HUT Partai Golkar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat HUT Partai Perindo.

Permintaan agar Jokowi untuk menahan diri pun muncul dari sejumlah partai politik (parpol), di antaranya PDI-P, PKS, dan Partai Demokrat.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.

Baca juga: PKS Nilai Jokowi Tak Bijak Lempar Sinyal Dukung Prabowo Presiden 2024

Kemudian, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bijak karena memprediksi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa mendapat jatah jadi Presiden 2024.

"Iya (tidak bijak). Presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, bukan politisi semata," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Jokowi diminta tak intervensi kedaulatan partai

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menilai saat ini Jokowi terlalu melakukan intevensi pada kedaulatan parpol. Dampaknya, lanjut dia, adalah situasi politik yang tak sehat.

"Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini yang jadi tidak sehat," paparnya.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi soal 2024 Jatah Prabowo: Presiden Tak Boleh Terlibat Kontestasi

Sedangkan Hinca mengatakan, dia khawatir dengan berbagai dukungan Jokowi pada menterinya yang berencana mengikuti Pilpres 2024, hal itu bisa membuat jalannya pemerintah jadi tak optimal.

Sebab, menteri tersebut sangat mungkin tak fokus menjalankan pekerjaan sebagai pembantu Presiden.

"Di satu sisi baik saja untuk mengajak semua orang untuk bersiap berdemokrasi. Di sisi lain, saya kira pemerintahan ini harus diurus secara serius oleh menteri-menterinya, dan karena itu serius juga lah mengurus rakyat ini," sebut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com