Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Melonjak, Pakar Sebut Efek Pemerintah Terlalu Abai

Kompas.com - 05/11/2022, 12:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman menilai pemerintah terlalu abai dengan mutasi Covid-19 yang masih terus terjadi.

Hal ini membuat kasus Covid-19 kembali meningkat mencapai 5.000 kasus per hari, saat subvarian Omicron XBB masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, akses vaksin booster (penguat) masih langka di rumah-rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan.

Baca juga: Menkes Sebut Ada Risiko Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun-Awal Tahun 2023

"Kalau abai jelas terlihat, dari komunikasi yang terlalu optimis tapi kurang membangun kewaspadaan. Termasuk kurangnya ketersediaan vaksin booster," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Adapun untuk mencegah penularan, Dicky menilai penerapan protokol kesehatan tetap paling relevan. Dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak.

Kemudian, dia menilai, pengaturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) perlu dilakukan. Adapun sisanya adalah tanggung jawab pemerintah, meliputi deteksi dini dan menyiapkan vaksin.

Baca juga: Selama Pandemi Belum Pernah Kena Covid-19? Ini Penyebabnya Menurut Sains

"Pemerintah melakukan deteksi dini dan melakukan upaya-upaya mitigasi lainnya dengan pembatasan, tapi tidak mesti dengan level PPKM, tapi konsisten komitmen penerapannya," ucap Dicky.

Setelah vaksin booster tersedia, Dicky kembali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan dan mencari vaksin tersebut, utamanya jika sudah mendapat vaksinasi primer sekitar 5-6 bulan yang lalu.

Pilihan vaksinasi tidak melulu harus vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA seperti Pfizer dan Moderna, namun bisa juga vaksin yang dikembangkan dengan protein rekombinan seperti Novavax atau bahkan Indovac.

Baca juga: Menkes: Kenaikan Kasus Covid-19 Didorong Varian Baru, XBB hingga BQ.1

"Ini saya sudah kasih rekomendasi juga, saran ke pemerintah supaya kalau Indovac bisa segera (disediakan), karena data ilmiahnya cukup mendukung," beberapa Dicky.

Sebagai informasi, per Jumat (4/11/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir. Totalnya kini mencapai 6.512.913 kasus sejak 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 2.036 kasus. Kemudian Jawa Barat 718 kasus, Jawa Timur 685 kasus, Banten 487 kasus, dan Jawa Tengah 426 kasus.

Sementara itu, kasus aktif naik 2.025 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 34.155 kasus aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com