Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPKN Bakal Bentuk TPF Penyebab Gagal Ginjal Akut Misterius

Kompas.com - 03/11/2022, 19:35 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi



JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim menyatakan, pihaknya bakal membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bertugas mencari tahu penyebab utama gagal ginjal akut pada anak.

“Kita akan bentuk TPF dan kita cek di mana masalahnya sehingga sampai pada temuan TPF yang dibentuk BPKN,” ujar Rizal ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Akan tetapi, pembentukan TPF itu masih menunggu langkah dari pemerintah menanggapi peristiwa gagal ginjal. Jika tak ada tim gabungan yang dibentuk pemerintah, BPKN akan membentuk TPF sendiri.

Baca juga: Komisi VI Minta BPKN Buka Posko Pengaduan Obat Sirup

Rizal menyampaikan ingin memberikan rekomendasi pembentukan TPF dan penyelidikan menyeluruh pada proses pemberian izin peredaran obat yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau memang tidak ada tim gabungan seperti di Kanjuruhan kita akan bentuk TPF sendiri,” ungkapnya.

Ia menilai, pembentukan TPF ini penting karena korban meninggal akibat gagal ginjal akut telah mencapai 178 orang.

Menurut dia, pemerintah harus menemukan penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak, apakah benar berasal dari cemaran zat etilen glikol pada sirup anak.

“Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak terjadi konflik horizontal antar lembaga,” tuturnya.

“Ini yang menurut kami perlu dilakukan dan itu akan direkomendasikan secepatnya,” imbuh dia.

Baca juga: Keketatan Perizinan Obat di BPOM Diragukan, BPKN: Ada Ribuan yang Mesti Dicek, Pemerintah Mesti Awasi

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rizal meminta agar pemerintah melakukan pemeriksaan pada proses perizinan BPOM pada berbagai jenis obat.

Berdasarkan data BPOM, tiap tahun ada ribuan perizinan peredaran obat yang diajukan oleh produsen farmasi. Ia pun tak yakin obat sirup yang aman dikonsumsi hanya berjumlah 158 seperti yang disampaikan BPOM.

“Bahwa 198 ini masih jauh dari ribuan obat yang sementara masih dalam proses registrasi. Jadi bayangkan begitu luar biasa pekerjaan yang harus dihadapi BPOM,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com