Waketum PKB Enggan Komentari Pernyataan Firli Bahuri Soal Kasus “Kardus Durian”

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid enggan mengomentari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait kasus korupsi kardus durian di Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun kasus tersebut terjadi 2011 silam dan menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kala itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ditemui Kompas.com di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (1/11/2022) Jazilul hanya melambaikan tangan dan masuk ke dalam mobilnya.

Baca juga: Firli Bahuri Sebut Kasus Korupsi Kardus Durian di Kemenaker Jadi Perhatian KPK

“Enggak, enggak,” ucapnya.

Sementara itu Muhaimin juga belum bisa dimintai konfirmasi terkait pernyataan Firli tersebut.

Ditemui kemarin di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (31/10/2022), para wartawan tak memiliki kesempatan untuk mendekati Muhaimin karena dijaga oleh para ajudannya.

Bahkan salah satu staf Muhaimin meminta agar Wakil Ketua DPR itu tidak ditanya soal kasus korupsi kardus durian.

Muhaimin kemudian melengos masuk ke dalam ruangan di Gedung Nusantara V DPR, Senayan.

Baca juga: Soal Cak Imin Sebut Prabowo Capres, PKB: Harus Dihormati, Dia Capresnya Gerindra

Usai acara, Muhaimin langsung memasuki ruangan VIP dan keberadaannya tidak diketahui lagi.

Adapun kasus korupsi kardus durian terkait proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi.

Kasus ini menyeret Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Dadong Irbarelawan.

Dadong ditangkap KPK pada 25 Agustus 2011 bersama atasannya yang bernama I Nyoman Suisnaya dan seorang pengusaha bernama Dharnawati.

Baca juga: Pesan Jokowi ke PKB untuk Pilpres 2024: Suasana Cool Dipertahankan

Kala itu KPK menyita uang senilai Rp 1,5 miliar dalam kardus durian dari Dhanawati yang menjadi kuasa direksi PT Alam Jaya Papua.

Saat itulah nama Muhaimin terseret.

Berdasarkan fakta persidangan, jaksa menyebut uang di dalam kardus durian ditujukan untuk Muhaimin sebagai menteri.