Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud ke Iwan Bule: Kalau Punya Tanggung Jawab Moral, Mundur!

Kompas.com - 31/10/2022, 19:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochammad Iriawan atau Iwan Bule untuk mundur buntut Tragedi Kanjuruhan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa memecat Iwan. Namun, sebagai tanggun jawab moral, ia berharap agar Iwan Bule dapat mundur.

"Kita bilang, 'anda enggak boleh kita pecat, karena anda orangnya FIFA. Tapi kalau anda punya tanggung jawab moral ke rakyat Indonesia, mundur'," ujar Mahfud seperti dilihat dalam tayangan Kompas TV, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Koordinator Suporter Aksi Damai Minta Iwan Bule Penuhi Panggilan Polda Jatim

Mahfud menjelaskan, Iwan Bule tidak bisa terus berpegang teguh pada aturan dan membela bahwa PSSI tidak salah.

Akan tetapi, Mahfud menyinggung tanggung jawab moral Iwan Bule, di mana ada ratusan orang tewas dalam pertandingan sepak bola.

"Aturannya kan, 'saya memberi mandat ke panitia. Panitia na na na na. Terus yang ini kerja sama dengan polisi. Kan saya sudah benar'," tuturnya.

Baca juga: Alasan Iwan Bule Mangkir Pemeriksaan Lanjutan Tragedi Kanjuruhan, Sibuk Hadiri Agenda PSSI dan FIFA

"Ya enggak bisa dong kalau begitu. Tanggung jawab moralnya gimana kalau aturan-aturan gitu enggak ada orang salah. Orang sudah terbunuh 135 orang," sambung Mahfud.

Maka dari itu, PSSI dalam beberapa bulan ke depan akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membentuk kepengurusan baru.

Mahfud menyebut KLB PSSI yang akan segera dilaksanakan itu berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu untuk mengusut penyebab Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Stafsus Mensesneg: Presiden Jokowi Tak Pernah Sampaikan Harapan agar Iwan Bule Terus Pimpin PSSI

"PSSI itu secara organisatoris, tidak boleh kita intervensi. Tapi secara yuridis dia bertanggung jawab. Satu tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak," katanya.

"Yang kedua, tanggung jawab moral, mundur. Segera KLB. Ganti pengurusnya, susun lagi," imbuh Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com