Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Tahun Politik, Muhaimin Minta Kader Perjuangkan Program Listrik Gratis

Kompas.com - 30/10/2022, 16:57 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta para kader PKB memperjuangkan program listrik gratis untuk masyarakat miskin.

Program listrik gratis ini merupakan satu dari lima program partai yang disepakati dalam konsolidasi nasional PKB pada 28-30 Oktober 2022 untuk menghadapi kontestasi politik 2024, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).

“Yang pertama, keputusan rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh jajaran DPP, DPW, DP memutuskan perjuangan paling pendek untuk 2024 dimulai dengan bertekad total nanti tahun 2023, PKB wajib memperjuangkan dan menyukseskan program listrik gratis untuk orang miskin,” kata Muhaimin di hadapan ribuan kader dalam agenda “PKB Road To Election 2024” di Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Acara ini turut dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: PKB: Prabowo dan Muhaimin Paling Diinginkan Kader untuk Maju Bersama

Ia menyampaikan, hasil konsolidasi nasional tersebut juga telah menghitung anggaran yang diperlukan dalam program tersebut, yakni Rp 17,7 triliun per tahun.

Program ini diperuntukkan bagi 24 juta rumah tangga yang menggunakan listrik berdaya 450 volt amphere (VA) dan 900 VA.

“Ini yang sudah dihitung mendapatkan subsidi gratis 100 persen untuk rakyat miskin,” ujar dia.

Adapun empat program lainnya mencakup pupuk gratis untuk petani miskin, menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum, pinjaman modal tanpa agunan dan bunga untuk pengusaha dan inovator milenial, serta menaikkan dana pensiun untuk TNI-Polri.

Muhaimin menyampaikan, program pupuk gratis diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan pertanian di bawah 0,5 hektare.

Ia meminta kader dapat memastikan ketersediaan pupuk bagi warga di seluruh pelosok negeri.

“(Program) yang ketiga, menurunkan harga BBM, khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum, sudah dihitung kira-kira satu tahun Rp 267 triliun,” kata dia.

Baca juga: Geliatkan Ekonomi Rakyat, Gus Muhaimin Ajak Masyarakat Belanja Ke Pasar Tradisional

Sementara itu, program modal tanpa agunan dan bunga diperuntukkan bagi pengusaha muda guna menghadapi momen puncak bonus demografi pada 2030.

Terakhir, program kenaikkan dana pensiun bagi TNI dan Polri.

Cak Imin menyebut, program ini untuk mereka yang sebelumnya sudah berjuang untuk bangsa Indonesia.

“Itulah poin-poin yang saya sampaikan dan itulah yang menjadi keputusan resmi dari PKB beberapa hari ini,” kata dia.

Muhaimin pun berharap Prabowo turut bersama memperjuangkan program tersebut.

Alhamdulillah Pak Prabowo datang menyaksikan, ini sekaligus kalau mau koalisi ya ini juga harus diperjuangkan bersama dengan partai yang ada,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com