Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/10/2022, 17:47 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam kasus penemuan obat sirup dengan kandungan etilen glikol di atas ambang batas aman.

Obat dengan kandungan etilen glikol di atas batas aman itu diduga menjadi salah satu pemicu maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia.

"Jadi marilah kita sama-sama melihat hal ini dengan transparan, dengan pikiran yang terbuka sehingga tidak saling menyalahkan," kata Penny dalam jumpa pers BPOM di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Anggota DPR Nilai Oknum BPOM Bisa Dipidana jika Terbukti Lalai

Penny berharap semua pihak saat ini bekerja sama ketimbang saling menuding.

"Saya lihat sendiri kunci yang utama adalah kolaborasi, tidak saling menyalahkan, mencermati malahan mana yang jadi gap-gap tersebut untuk kita perkuat," ucap Penny.

"Karena saya yakin yang namanya krisis, krisis itu yang akan men-transform kita, melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem di bangsa ini," lanjut Penny.

Menurut Penny, semua pihak harus melihat kejadian saat ini dari sisi positif guna segera memperbaiki segala kekurangan.

Baca juga: Update BPOM: 198 Jenis Obat Sirup Aman Dikonsumsi

"Kami tidak akan menutupi gap-gap yang ada tetapi marilah kita besama-sama melakukan reform, perbaikan dari gap-gap yang ada itu secara bersama-sama tanpa menyalahkan siapapun," ujar Penny.

Penny mengatakan, ada kemungkinan maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang sudah merenggut 157 korban jiwa disebabkan karena obat yang mengandung pelarut etilen glikol di atas batas aman.

Akan tetapi, kata Penny, faktor lain yang menyebabkan hal itu juga masih ditelusuri.

Baca juga: BPOM Terus Lakukan Pengujian Obat Sirup dari Daftar yang Diberikan Kemenkes

"Tugas kami adalah memastikan bahwa ada konsentrasi obat yang berbahaya dan ini menyebabkan kematian dan memastikan itu tidak terulang kembali," ujar Penny.

"Tentu dengan memastikan memperkuat ekosistem dari jaminan keamanan, mutu dan khasiat obat yang diproduksi diedarkan dan dikonsumsi masyarakat," ucap Penny.

Penny juga mengatakan, banyak pihak selain BPOM yang terlibat dalam sistem standarisasi obat. Mulai dari industri hingga kementerian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com