Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Kata Sepakat soal Cawapres Anies, PKS: AHY, Aher atau Calon Lain Dikaji Bersama

Kompas.com - 27/10/2022, 11:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, kunjungan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak akan mengganggu jalannya penjajakan bakal koalisi PKS-Nasdem-Demokrat.

Sebelumnya, penjajakan koalisi masih terkendala masalah sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Belakangan, Demokrat gencar mendorong AHY agar bisa mendampingi Anies Baswedan.

"Alhamdulillah bagus-bagus saja. Silaturahim, saling support satu dengan yang lain," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

"Semakin kondusif, semakin baik. Karena kami ingin bangun kerja sama yang setara, terbuka dan suportif," ujarnya lagi.

Baca juga: Saat Tim Kecil Nasdem-Demokrat-PKS Bertemu di Rumah Anies, Angin Segar AHY Menuju Cawapres?

Kholid mengakui, hingga kini masih ada perbedaan pandangan mengenai sosok yang tepat mendampingi Anies.

Menurutnya, belum ada kata sepakat untuk mencalonkan tokoh pendamping Anies di antara tiga partai koalisi.

PKS, kata Kholid, masih menginginkan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.

Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan terbukanya calon lain, termasuk AHY maupun di luar koalisi.

"Terkait kriteria dan sosok cawapres, toh kami masih bisa duduk bersama, berpikir lebih jernih dan menghormati pilihan masing-masing," katanya.

"Mas AHY, Aher atau calon yang lain di luar koalisi kita kaji bersama. Cari yang terbaik buat bangsa dan negara," ujar Kholid lagi.

Baca juga: PKS Pede Anies Pilih Aher Jadi Cawapres: Sama-sama Gubernur

Kholid kemudian menjelaskan bahwa hal yang dibutuhkan untuk membangun koalisi adalah kemitraan setara atau equal partnership.

"Maka yang dibutuhkan adalah sikap lapang dada, terbuka dan mutual trust and respect," ujarnya.

Sementara itu, ditanya soal sikap lapang dada, Kholid enggan berandai-andai.

Ia mengatakan, soal cawapres masih bisa dikaji bersama. PKS diyakininya akan menghormati setiap keputusan yang ada terkait cawapres Anies.

Halaman:


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com