Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kritik BEM UI, Jubir Wapres: Ma'ruf Amin Kerja ke Mana-Mana

Kompas.com - 27/10/2022, 10:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi membantah kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Ma'ruf Amin bagaikan 'pajangan' di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masduki mengatakan, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

"Ya itu pasti tidak benar lah, wong jelas-jelas bahwa Wapres kerja ke mana-mana, tanggung jawabnya yang diberikan juga banyak dan dikerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Masduki mencontohkan, Ma'ruf Amin yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Namun, ia menekankan, Ma'ruf Amin sebagai Wapres tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting, cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf Amin selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Jokowi.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Oleh sebab itu, jika Jokowi sudah banyak berbicara mengenai sebuah isu, maka Ma'ruf Amin menganggap hal itu sudah cukup.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," katanya.

Lebih lanjut, Masduki mengatakan, beragam kritik tidak mengganggu kerja-kerja Ma'ruf sebagai wakil presiden.

Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki.

Baca juga: Survei Populi: 69,4 Persen Publik Nilai 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Positif

Diberitakan sebelumnya, BEM UI mengkritik Ma'ruf Amin yang dinilai tidak berperan dalam pemerintahan Jokowi.

Menurut Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang, keberadaan Ma'ruf pun seolah hanya menjadi "pajangan" di pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat juga sudah tahu bagaimana Pak Ma'ruf Amin itu terkesan tidak membantu pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa peranan Pak Ma'ruf Amin tidak lebih dari sekadar pajangan di sekolah-sekolah dasar," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Melki berpendapat, Ma'ruf semestinya lebih sering tampil di depan publik supaya tidak selalu Jokowi yang muncul seorang diri.

Seorang wakil presiden, kata Melki, juga harus menjawab kegelisahan yang dirasakan publik.

"Nyatanya, kita selalu dihadirkan dengan Pak Jokowi yang seorang diri tapi Pak Jokowi juga tidak mampu menjawab hal-hal tersebut sehingga kita mempertanyakan betul peranan wakil presiden itu apa selain untuk memenangkan kontestasi tahun 2019," kata Melki.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, BEM UI: Cukup Sudah Kegelisahan Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com