Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN Awasi Potensi Pencurian Data Sebelum hingga Sesudah KTT G20

Kompas.com - 27/10/2022, 06:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022.

Menurutnya, BSSN sudah melakukan pengamanan siber untuk mendukung kelancaran KTT G20 sejak Juli 2022.

“Ancaman-ancaman (siber) tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijacking, fake wifi hingga operasi malware,” ujar Ariandi dilansir dari siaran pers di laman Sekretariat Kabinet, Kamis (27/10/2022).

Selain itu, BSSN juga mengawasi potensi ancaman pencurian data dari sebelum pelaksanaan KTT hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.

Baca juga: KSAD Pastikan TNI AD Siap Amankan KTT G20 di Bali

Kemudian, Ariandi menjelaskan, secara spesifik BSSN bertugas merencanakan beberapa langkah pengamanan siber dengan stakeholder terkait. Antara lain milik TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Kami juga bekerjasama dengan penyelenggara jaringan internet dan event organizer yang mengampu pagelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ujarnya.

Ariandi mengungkapkan, terdapat tiga dukungan klaster untuk pengamanan siber, yakni sebelum, saat, dan setelah acara.

Tujuannya agar memaksimalkan situasi pengamanan siber selama rangkaian konferensi.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber Saat KTT G20, Ini yang Dilakukan BSSN

Sebelum acara, kata Ariandi, pihaknya telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber.

“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” katanya.

Setelah acara, BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons.

“Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik,” ujar Ariandi.

Baca juga: Begini Kesiapan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sambut Delegasi G20 dari Berbagai Negara

Oleh karenanya, Ariandi memastikan pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan KTT G20.

Sebagaimana diketahui, forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum KTT internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 ini berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi global.

Anggota-anggota G20 sendiri terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Baca juga: BSSN Paparkan Jenis Ancaman Siber Jelang KTT G20: Dari Spear Phishing hingga Fake WiFi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com