Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Berikan Batas Waktu FIFA sampai Jumat untuk Dimintai Keterangan Terkait Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 24/10/2022, 16:31 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan batasan waktu kepada organsiasi sepak bola dunia (FIFA) untuk menjawab keterangan terkait tragedi Kanjuruhan hingga Jumat (28/10/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM bidang Penyelidikan M Choirul Anam

"Kita kasih kesempatan menjawab sampai hari Jumat," ujar Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Korban Tragedi Kanjuruhan yang Dirawat di Rumah Sakit Tersisa 4 Orang, 1 Kritis

Komnas HAM, kata Anam, akan menerima jawaban dari FIFA dalam bentuk tertulis atau secara video konferensi.

Ia berharap, FIFA bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Komnas HAM terkait peran FIFA dalam mengatur persepakbolaan. Khususnya, komitmen FIFA untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia di setiap laga sepakbola di dunia.

"Harapan besarnya memang FIFA bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena basis pertanyaan ini adalah pendalaman terhdap regulasi yang ad adi FIFA sendiri, di PSSI maupun pendalaman terkait fakta yang kami temukan," imbuh dia.

Namun demikian, yang paling ditekankan, kata Anam, adalah mekanisme sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap anggota mereka yang melanggar HAM.

"Jadi ada penekanan-penekanan terkait mekanisme sanksi mekanisme adopsi dan sebagainya. Jadi batasannya sampai hari jumat, semoga kita bisa jumat itu maksimal menerima atau berinteraksi dengan FIFA untuk mendapat keterangan," tutur Anam.

"Pentingnya peristiwa ini, tidak hanya penting bagi korban di Malang tapi juga penting bagi sepakbola di Indonesia dan juga komitmen FIFA untuk HAM," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang digelar malam hari pada Sabtu (1/10/2022) menelan banyak korban jiwa dan korban luka.

Hingga Senin (24/10/2022), tercatat 135 orang meninggal dunia. Sementara, ratusan korban lainnya luka ringan hingga berat.

Banyaknya korban yang jatuh diduga karena kehabisan oksigen dan berdesakan setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah tribune.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com