Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Jangan Sembrono Tentukan Capres, Ahmad Ali: Bukan untuk Nasdem

Kompas.com - 23/10/2022, 10:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Ahmad Ali merasa bahwa pernyataan Presiden RI Joko Widodo agar tidak sembrono menentukan calon presiden (capres) bukan ditujukan untuk partainya.

Sejauh ini, Nasdem menjadi partai paling awal yang mendeklarasikan sosok bakal calon presiden untuk Pilpres 2024, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pernyataan Pak Jokowi bukan untuk Nasdem," kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (23/10/2022).

Ia merasa, Presiden Jokowi telah mengetahui dan memahami betul tradisi yang ada di Partai Nasdem ketika mengusung capres atau calon kepala daerah, yakni selalu lebih awal mengumumkan figur yang bakal diusung.

Baca juga: Keteguhan Surya Paloh Bela Anies dan Tetap Bersama-sama Jokowi meski Istana Persilakan Pamit

"Bahkan, tradisi tersebut sudah dimulai sejak Partai Nasdem berdiri dan yang dicapreskan adalah Jokowi, yang saat itu seorang gubernur," kata dia.

Oleh karena itu ia merasa yakin Jokowi juga tahu apa yang dilakukan partai besutan Surya Paloh tersebut dalam menjaring nama-nama bakal calon presiden hingga mendeklarasikan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

"Jadi, kita tidak sembrono karena sudah melalui tahapan dan mekanisme yang sangat panjang," sebut Ahmad Ali.

"Dengan mengutip perumpamaan Pak Jokowi di pidato ulang tahun Partai Golkar, saya pikir itu bukan ditujukan untuk NasDem," terang anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: Jokowi Disebut Sampaikan Berbagai Kode Politik di HUT Partai Golkar

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengingatkan Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam acara puncak perayaan HUT Golkar.

"Saya kan hanya memberikan sebuah gambaran bahwa siapa pun capres cawapres yang dipilih itu memang harus hati-hati karena menakhodai 273 juta rakyat Indonesia," kata Jokowi di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).

"Dalam penentuan capres-cawapres tadi saya sampaikan, hati-hati, dengan kalkulasi yang detail, tidak sembrono," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com